Papua60detik - Pada pengangkatan honorer jadi CPNS, KemenPAN-RB memberi kuota sebanyak 20 ribu ke Pemprov Papua. Oleh Pemprov Papua, kuota itu dibagi ke setiap kabupaten dan kota. Mimika mendapatkan kuota 600 orang.

Sekretaris Daerah Mimika, Michael Gomar mengatakan, sebelum mengusulkan pengisian 600 kuota itu, Pemkab bakal memverifikasi para honorer.

"Sesuai dengan surat dari BKD Provinsi Papua, salah satu kriteria yang kita usulkan adalah para honorer yang berusia 35 tahun ke bawah untuk pengangkatan CPNS. Itu prioritas pertama yang kami usulkan," jelasnya, Senin (14/6/2021).

Selain itu tenaga honorer K2 yang sudah ikut tes CPNS pada tahun 2013 lalu dan mereka yang berasal dari dua suku pemilik hak ulayat, Amungme dan Kamoro bakal diprioritaskan.

"Kriterianya ada tiga itu, pertama CPNS usia 35 tahun ke bawah, K2, dan anak-anak Amungme dan Kamoro," katanya.

Lalu bagaimana nasib honorer yang usianya sudah di atas 35 tahun? Menjawab itu, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng sudah mengusulkan agar ada penambahan kuota CPNS serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga kesehatan serta pendidik pada bulan April kepada Kemendagri, Menpan-RB, Kepala BKN, Gubernur Papua dan BKD Provinsi Papua.

"Kami juga sudah usulakan semoga bisa ada kuota untuk usia 35 tahun keatas agar bisa menjadi tenaga PPPK. Semoga surat Bupati Mimika untuk penambahan kuota CPNS dan PPPK bisa disetujui dan kita Kabupaten Mimika bisa mendapatkan penambahan," ungkapnya.

Sebelumnya, Eltinus mengatakan 600 kuota itu merupakan jatah Pemkab Mimika untuk tahun 2019. Sehingga tahun 2020 Pemkab Mimika berencana mengajukan kuota CPNS kepada pemerintah pusat.

Pemkab menargetkan agar semua tenaga honorer yang memenuhi syarat diangkat jadi CPNS. (Fachruddin Aji)