Papua60detik - Bupati Mimika, Johannes Rettob memberi penjelasan terkait KPK yang menyoroti tata kelola aset strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, yang menjadi beban fiskal daerah jangka panjang. 

Sorotan KPK tertuju pada pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125 senilai total Rp85,8 miliar, yang kini terlilit piutang macet dan biaya pajak barang mewah.

Bupati menyebut Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK rutin dilakukan setiap tahun. Di pertemuan tersebut yang ditanyakan lebih ke pemanfaatan aset, seperti pesawat dan helikopter milik Pemkab. 

Menurutnya, persoalan helikopter dan pesawat saat ini adalah utang-piutang antara PT Asian One Air dan Pemkab Mimika. PT Asian One Air berutang ke Pemkab, tapi di sisi lain PT Asian One Air juga punya tagihan ke Pemkab.

"Asian Operator (PT Asian One Air) ini, dia kan punya utang. Sewa kepada kita, kan gitu. Jadi kita ada menagih ke Asian One, tetapi Asian One juga ada menagih kepada kita terkait maintanace yang sebenarnya belum dibayar oleh Pemda. Nah, ini yang saya hitung-hitungan nanti, kita sudah bicara" ujar John Rettob saat diwawancarai, Senin (09/02/2026). 

Pemkab katanya akan membahas lebih lanjut secara internal persoalan tersebut sebelum mengambil keputusan.

Pesawat dan helikopter tersebut telah empat tahun tidak beroperasi dan saat ini masih berada di hanggar Bandara Mozes Kilangin. Tahun lalu, Dinas Perhubungan sebenarnya telah menganggarkan dana untuk perbaikan, namun proses lelang gagal tidak ada peserta lelang atau vendor yang memenuhi syarat. Lelang dilanjutkan lagi tahun ini. 

Di kesempatan sama, John Rettob mengungkapkan, pertemuan dengan KPK bukan hanya menyoroti masalah pesawat, tetapi ada dua poin lainnya yaitu terkait utang dan tanah di pelabuhan. Ia pun mengakui bahwa persoalan aset daerah memang masih dalam kondisi kacau balau dan menjadi temuan MCP oleh KPK setiap tahunnya. 

"Jadi ditanya kapan kita bisa melakukan itu, progresnya seperti apa. Mereka hanya melaksanakan chek and rechek, pembinaanlah terhadap semua aset. Jadi kita punya aset ini paling kacau, banyak sekali, tetapi satu-satu dulu," katanya.

Untuk itu, Pemkab Mimika telah menyepakati sejumlah langkah bersama KPK dan menargetkan penyelesaian persoalan aset-aset tersebut pada tahun ini. (Martha)