Papua60detik - Lembaga Masyarakat Suku Kamoro (Lemasko) melayangkan protes terhadap siapa saja yang menyoroti dampak tailing PT Freeport Indonesia.

Ketua Lemasko, Gerry Okoare mengatakan, siapa yang ingin mengangkat atau menyoroti dampak tailing PTFI seharusnya berbicara dulu dengan dua lembaga adat di Mimika, Lemasa dan Lemasko.

Hal yang ia protes adalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR RI yang membicarakan dampak tailing PTFI terhadap masyarakat di wilayah Pesisir Timur Mimika pada awal Februari lalu.

“Kami dari Lemasko  menegaskan bahwa di Mimika ada dua lembaga adat, dan masing-masing memiliki taparu, sehingga jika ada orang luar yang ingin mengangkat isu soal tailing, harus berkomunikasi dengan kami Lembaga adat," katanya.

Gerry malah balik menyoroti pemerintah yang sudah mendapatkan royalti begitu besar dari PTFI, tapi masyarakat di Mimika belum juga sejahtera.

“Seharusnya bertanya kepada pemerintah. Apa yang pemerintah buat untuk masyarakat pemilik hak ulayat setelah mendapat royalti begitu besar dari Freeport,” ucapnya.

Selama ini kata Gerry, PTFI sudah membayar seluruh kewajibannya kepada pemerintah. Tanggung jawab kini ada di pundak pemerintah untuk membuat masyarakatnya sejahtera. (Faris)