Papua60detik - Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte mengakui penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) masih kurang tersosialisasi.

Ia mengatakan, masih ada pelamar yang bingung dengan sistem, bahkan ada yang belum paham pemilihan formasi. Tahun ini di Kabupaten Mimika sebanyak 257 kuota  kosong di beberapa formasi sementara formasi yang lain menumpuk.

"Terkait CPNS, mungkin ke depan teman-teman BKPSDM harus memberikan sosialisasi yang baik pada calon-calon yang ikut tes. Sebab mereka tidak paham sistemnya, formasi apa yang mau diambil," ujar Petrus Yumte saat diwawancarai, Senin (25/11/2024). 

Petrus menyebut, saat ini pemerintah sedang berusaha membuat sistem untuk persiapan CPNS dan sekolah kedinasan yang akan datang. Pemerintah akan membuat bimbingan belajar bagi 50 orang dari suku Amungme, Kamoro dan Papua lainnya.

Ia meyakini, banyaknya pengangguran yang ingin melamar jadi ASN adalah akibat dari sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini tidak mendidik orang siap ke dunia kerja. Mereka hanya sekolah, kuliah, lalu beradu nasib untuk bekerja. 

"Tetapi ini kebanyakan anak-anak tidak dibutuhkan di dunia kerja, siapa yang salah? Mereka tidak salah, pemerintah yang salah karena kita tidak mengatur mereka dengan sistem sistem yang baik, dasarnya seperti apa," kata Petrus. 

Oleh karena itu, katanya, harus ada tanggung jawab pemerintah untuk menjawab apa yang dituntut oleh para pelamar CPNS khususnya Orang Asli Papua. Setiap tuntutan hak mereka harus dihormati karena memang mereka punya hak di tanahnya sendiri. 

"Sistemnya kan tidak dipegang oleh Pemda, sistemnya di BKN dan Kemenpanrb. Mereka yang tetapkan passing grade, salahnya kita di pemerintah belum mensosialisasikan dengan baik. Jangankan sistem, komputer  juga bayak di antara kita belum tahu," pungkasnya. (Martha)