Papua60detik - Kepala Distrik Tembagapura, Thobias Yawame mengungkapkan hampir 250 anak di Distrik Tembagapura yang sudah memasuki usia sekolah tetapi belum mengenyam pendidikan di sekolah.

Tingginya angka tersebut karena keterbatasan bangunan sekolah. Masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai di sekolah. Bahkan, di beberapa kampung sama sekali tidak memiliki bangunan sekolah.

"Seperti di Kampung Noselanop, tidak ada sekolah sama sekali. Jangankan TK, Pustu juga tidak ada. Sehingga mereka menunggu waktu sampai dengan usia 6, 7 tahun, baru pergi ke kampung Baluni untuk sekolah di sana," terangnya. 

Ia menjelaskan, pemerintah selama ini sudah berniat membangun sekolah di setiap kampung. Namun, julukan lokasi zona merah akibat peristiwa tahun 2017 di Distrik Tembagapura membatasi gerak pembangunan khususnya pendidikan dan kesehatan. 

Kata zona merah menurutnya hingga sekarang masih jadi alasan pemerintah maupun PT Freeport Indonesia melengkapi infrastruktur pendidikan. Padahal, peristiwa tersebut sudah lama berlalu. Masyarakat kata Thobias, sekarang sudah hidup aman di sana. 

Menurutnya, apa yang terjadi beberapa tahun lalu, perlu diwaspadai. Namun, jangan jadikan alasan masyarakat tidak bisa mendapatkan hak dan pelayanan dari pemerintah. 

"Hanya karena kata zona merah membuat pembanguan pemerintah berada di kampung itu susah. Seandainya kata-kata itu tidak ada, pemerintah bebas melakukan aktivitas, sehingga tidak ada ketakutan di pemerintah maupun perusahaan," terangnya. (Martha)