Ratusan Warga Mimika Deklarasi Dukung Pemekaran Provinsi Papua Tengah

- Papua60Detik

Penandatanganan pernyataan sikap dukungan Provinsi Papua Tengah di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Rabu (13/4/2022). Foto: Salmawati Bakri/ Papua60detik
Penandatanganan pernyataan sikap dukungan Provinsi Papua Tengah di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Rabu (13/4/2022). Foto: Salmawati Bakri/ Papua60detik

Papua60detik - Ratusan warga Mimika memadati halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Rabu (13/4/2022).

Mereka membentangkan bendera Merah Putih sepanjang ratusan meter.

Beberapa perwakilan paguyuban dengan pakaian adat ikut hadir.

Mewakili tokoh masyarakat Suku Kamoro, Yance Yohanis Beyau mengajak warga Mimika mendukung agenda pemerintah, Daerah Otonom Baru (DOB).

"Kita sama-sama terima DOB sebagai tuan rumah karena selama ini kita telah berjuang dan sudah ada titik terang Papua Tengah di depan mata,"kata Yance.

Ia mengatakan, ibu kota Provinsi Papua Tengah ada di Timika. Oleh karena itu, masyarakat adat di Mimika harus mendukungnya.

"Meepago mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penyelesaian masalah Papua secara bermartabat melalui rekonsiliasi menuju Papua damai," katanya.

Deklarasi itu ditandai penandatanganan pernyataan sikap yang diawali dari tokoh masyarakat Suku Kamoro, Yance Yohanis Boyau. Dilanjutkan dari tokoh Suku Amungme diwakili Karel Kum. perwakilan tokoh masyarakat dari berbagai Suku kekerabatan dan suku-suku se-Nusantara di Kabupaten Mimika ikut bertanda tangan.

Berikut isi peryataan sikap yang dibacakan Yance Yohanis Boyau,"Kami kepala suku, tokoh pemuda, kepala kampung, lembaga, forum organisasi masyarakat wilayah adat Meepago mendukung penuh rekonsiliasi menuju Papua Damai. Mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat tentang DOB dan menerima keputusan Timika menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah."

Pada Jumat (1/4/2022) lalu, sekelompok warga di Timika juga hendak menyampaikan aspirasi terkait DOB. Kelompok ini ingin mengaspirasikan agenda penolakan Otsus dan DOB. Tapi rencana aksi ini tak mendapat izin dari aparat kepolisian setempat. (Salmawati Bakri)




Bagikan :