Papua60detik - Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Velix Wanggai  menanggapi aksi bisu Asosiasi Pencaker Lokal Carstensz Mimika (Apelcemi) di depan Hotel Horison Diana, Selasa (12/05/2026) kemarin.

Aksi bisu tersebut menyoroti sulithya Pencaker Orang Asli Papua (OAP) mendapatkan pekerjaan. Padahal Papua memiliki status daerah otonomi khusus.

Velix mengaku sudah menemui perwakilan Apelcemi dan telah menerima semua aspirasinya. Menurutnya, persoalan pengangguran atau lapangan kerja menjadi topik krusial di Papua. 

Sesuai hasil pertemuan dengan Apelcemi diketahui sekitar empat belas ribuan Pencaker yang saat ini sedang menunggu kesempatan mendapat pekerjaan di Timika. Velix menegaskan persoalan ini bukan saja menjadi tanggung jawab Pemkab dan Pemprov, tetapi negara juga harus hadir memberi ruang kerja dan hak hidup kepada OAP.

Apelcami mengharapkan sebuah kebijakan yang lebih terukur dari hulu sampai hilir untuk memprioritaskan dan memberi kesempatan yang lebih terbuka kepada OAP.

"Itu pekerjaan serius dari kami Komite Eksekutif Papua. Hampir sekitar 14 ribu pencakar yang mereka sebutkan. Mereka menyampaikan harus ada kebijakan yang serius dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mencari dan memberi ruang yang lebih terbuka dalam menyerap lapangan kerja di Timika," ujarnya saat diwawancarai.

Oleh karena itu, Velix mengaku akan melakukan pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait, Pemprov, Pemkab serta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membahas pembentukan ekosistem kerja  yang memberi ruang kepada Pencaker OAP. 

Sistem yang dimaksud adalah koordinasi pemerintah dengan PTFI dalam mempersiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pemerintah akan melatih Pencaker OAP hingga benar-benar siap bekerja tanpa diberatkan lagi dalam pengurusan dokumen. 

"Itu saya pikir salah satu intinya adalah membangun ekosistem kerja dari hulu sampai hilir bagi anak-anak Papua," terangnya. 

Velix mengatakan ada beberapa program yang harus dioptimalkan, mulai dari kolerasi, konsistensi, hingga pelatihan yang harus terkait dengan kuota penerimaan. Selain itu, pihaknya ke depan akan membuka bursa kerja sesuai permintaan dari Apelcemi. 

"Banyak hal yang harus dibenahi mungkin dari sisi kapasitasnya kemudian peran dari pemerintah untuk menyediakan bantuan pas mereka pelatihan. Saya pikir banyak hal yang harus kita benahi," pungkasnya. (Martha)