Realisasi Penerimaan APBD Baru 36 Persen

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah. Foto: Anti Patabang/Papua60detik
Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah. Foto: Anti Patabang/Papua60detik


Papua60detik - Realisasi penerimaan APBD Kabupaten Mimika Tahun 2021 hingga kini baru mencapai 36 persen atau kisaran Rp1,2 triliun dari target Rp3,5 triliun.

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp83,3 miliar atau 26,2 persen dari target Rp320 miliar. Sementara pajak daerah dari target Rp218 juta realisasinya baru 65,2 juta atau 30 persen.

“Secara keseluruhan dana perimbangan kita sudah masuk yang ada DAU ditunda, Bulan Februari Bulan April itu sudah masuk kisaran Rp90 miliar sekian. Tapi DAU bulan Mei ini kita ada penundaan Rp7 miliar sekian ditunda dari pusat,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/6/2021).

Penundaan Rp7 miliar ini jelas Dwi berdasarkan surat Kementerian Keuangan tanggal 31 Maret 2021 Nomor 23 Tahun 2021 tentang konfirmasi atas hasil evaluasi anggaran belanja wajib daerah tahun 2021.

Ia mengatakan dalam surat tersebut, pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja daerah wajib dalam APBD dan atau perubahan APBD paling sedikit sebesar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu belanja wajib pendidikan, belanja wajib kesehatan dan alokasi dana desa.

“Kalau alokasi dana desa kita sudah sesuai. Belanja pendidikan sebagaimana huruf A butir satu paling sedikit Rp20 persen dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD,” ungkapnya.

Sementara belanja wajib kesehatan paling sedikit 10 persen dari total belanja daerah. Tidak termasuk belanja gaji yang dianggarkan dalam APBD atau perubahan.

“Jadi nilai Rp3,5 triliun sekian dikurangi gaji dulu, baru untuk kesehatan 10 persen dan untuk pendidikan 20 persen. Itu yang menurut mereka kita punya APBD ini masih belum untuk dua kategori itu belum memenuhi itu,” jelasnya.

Nantinya lanjut Dwi, BPKAD akan kembali melihat kesesuaian untuk belanja pendidikan dan kesehatan.Jika persentasenya sudah sesuai aturan, sisanya akan dibayar cepat.

“Kadang-kadang kan salah membaca saja dari pusat. Yang Perlu dijelaskan di situ bahwa fisik juga. Fisik pendidikan, fisik kesehatan juga kan ada. Saya kira kesehatan, apalagi masa-masa pandemi sekarang ini, saya pikir itu cukup besar. Lebih dari yang ditetapkan saya pikir,” tuturnya.

Selain DAU, Bapenda juga akan mengejar pembayaran PBB Pertambangan tahun 2020 sebesar Rp520 miliar dari Freeport yang telah dibayarkan ke kas negara.

“2019 kan sudah masuk Rp700 miliar yang tempo hari. Rp200 miliar masuk tahun ini dan Rp500 miliar masuk di Februari kemarin. Itu PBB Pertambangan 2019,” ungkapnya.

Ia mengatakan jika PBB Pertambangan ini masuk, maka akan digunakan untuk pembayaran utang refocusing.

“Utang-utang lain sudah dilunasi kemarin Rp500 miliar,” katanya.

Dwi menegaskan akan terus memperjuangkan agar dana ini segera dibayarkan mengingat tahun ini ada dua  event besar yang akan berlangsung di Timika.

“Itu hak kita. Hak kita yang harus kita minta,” jelasnya.  (Anti Patabang)




Bagikan :