Papua60detik - Warga Kelurahan Kwamki Baru mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah di wilayah mereka. Salah satunya pembangunan dan perbaikan jalan

Salah satu jalan di dekat kantor kelurahan sudah berkali-kali diusulkan warga, tapi hingga kini belum juga disentuh pemerintah.

Menurut warga, pembangunan jalan di Kabupaten Mimika harus merata. Tak ada yang dibeda-bedakan.

Keluhan ini diungkapkan warga pada reses II anggota DPRD Mimika dari Fraksi Nasdem, Anthon Pali di Jalan Teratai Kwamki Baru, Kamis (18/11/2021) malam.

Selain pembangunan jalan, warga juga mengharapkan pemerintah merealisasikan usulan pengadaan tempat pembuangan sampah (TPS). Menurut warga, TPS ini tidak kalah penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih.

“Kami menusulkan juga untuk pembangunan TPS. Ini harus diperhatikan supaya tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Kalau ini sudah ada maka tidak ada lagi sampah yang menumpuk di pinggir jalan,” usul Ketua RT 12, Yendik Gotlik.

Ia berharap, jika ada kontraktor yang hendak melakukan pengerjaan agar berkoordinasi terlebih dulu dengan Ketua RT setempat.

“Pengalaman yang selama ini terjadi kita ketua RT tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ada pekerjaan. Warga tanya, kita juga tidak bisa menjawab karena kita tidak tahu. Alangkah baiknya ada koordinasi,” tuturnya.

Menanggapi keluhan warga ini, Anthon Pali mengatakan siap mengawal aspirasi mereka. Dan berharap pemerintah bisa memprioritaskannya.

“Saya minta kepada pemerintah supaya aspirasi masyarakat itu ditindak lanjuti melalui pembahasan dalam APBD induk,” harapnya.

Ketua Fraksi Nasdem ini juga meminta pemerintah khsusunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak membeda-bedakan warga. Artinya hanya melakukan pembangunan di wilayah tertentu karena ada keluarganya atau temannya di wilayah tersebut.

“Yang tidak ada orang dalam atau keluarga di dalam macam tidak direspon dengan baik,” ungkapnya.

Namun ia juga berpesan kepada warga agar mendukung program pembangunan pemerintah. Tidak melakukan penolakan, karena pembangunan tersebut dilakukan untuk kepentingan warga juga. 

“Jangan sampai pemerintah sudah mempunyai kerinduan untuk menyukseskan pembangunan sebagaimana visi misi bupati dan wakil bupati, harus masyarakat terima itu. Jangan sampai satu oknum saja yang tidak setuju akhirnya pekerjaan tidak dilakukan. Jangan menghambat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Apalagi usulan ini sudah berulang kali,” pesannya. (Anti Patabang)