Papua60detik - Anggota DPRK Mimika dari Fraksi Gerindra, Dolfin Beanal, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi keamanan di Distrik Jila. Ia mengungkapkan bahwa suara masyarakat khususnya mama-mama Papua menjadi tamparan keras bagi para wakil rakyat.

Untuk diketahui, Solidaritas Peduli Jila (SPJ) berunjuk rasa di kantor DPRK Mimika, Rabu (17/12/2025). Mereka mendesak pemerintah segera menarik militer non organik dari Distrik Jila. 

“Mama-mama ini membawa aspirasi di dalam noken. Noken itu bukan sekadar tas, di situlah dulu anak-anak mereka digendong, dibesarkan, dan dijaga. Ketika mereka datang membawa noken berisi keluhan dan air mata, itu sangat memukul hati kami,” ujar Dolfin.

Menurutnya, aksi tersebut adalah simbol bahwa masyarakat sedang memanggil negara dan wakilnya untuk hadir dan melihat langsung persoalan yang terjadi. Karena itu, DPRK tidak akan tinggal diam.

Dolfin mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua DPRK serta Komisi IV untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang secara khusus menangani persoalan penarikan aparat militer dari Distrik Jila. Pansus ini, kata dia, sejatinya telah direncanakan bahkan sebelum aksi demonstrasi terjadi.

“Sebelum demo, saya sudah naik langsung ke Jila. Pansus ini akan bekerja sama dengan Pansus Kemanusiaan Papua Tengah yang sudah ada. Kita akan kolaborasikan, melibatkan unsur TNI–Polri, untuk mengkaji secara menyeluruh peristiwa yang sebenarnya terjadi di sana,” jelasnya.

Ia menegaskan, menjelang perayaan Natal, situasi keamanan harus kondusif. Tidak boleh lagi ada baku tembak yang justru memperdalam luka masyarakat.

“Jelang Natal, tidak boleh ada tembak-menembak. Harus ada saling pengertian. Senjata harus berhenti berbicara,” tegas Dolfin.

Dolfin juga menceritakan pengalamannya saat turun langsung ke lapangan bersama tim dan staf, dua hari setelah peristiwa penembakan. Mereka mengumpulkan warga dan membuka ruang dialog secara damai.

Sebagai kader Partai Gerindra, ia menekankan bahwa arah kebijakan Presiden bukanlah pendekatan kekerasan, melainkan pembangunan dialog dan kemanusiaan.

“Kalau ada oknum yang tidak bertanggung jawab, silakan ditangkap secara profesional. Bukan dengan tembak-menembak di tengah masyarakat,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa kekerasan hanya akan mewariskan trauma, terutama bagi anak-anak yang menyimpan peristiwa tersebut dalam ingatan mereka.

“Kalau anak-anak sudah menyimpan ini di memori mereka, sampai kapan pun konflik ini tidak akan selesai. Presiden ingin pendekatan dulu, jangan menakuti masyarakat. Berikan pengertian, bangun hubungan. Penegakan hukum harus profesional, bukan dengan peluru di tengah warga,” pungkas Dolfin. (Eka)