Papua60detik – Komisi IV DPRK Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mozes Kilangin Timika, Kamis (29/1/2026), guna membahas kepastian layanan penerbangan subsidi angkutan udara perintis ke wilayah Duma, Distrik Nduma, Kabupaten Paniai.

RDP ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Komisi IV DPRK Mimika, masyarakat Duma, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika yang digelar pada Senin (26/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Duma menyuarakan kebutuhan mendesak akan kejelasan layanan transportasi udara sebagai satu-satunya akses utama keluar-masuk wilayah mereka.

Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan Dinas Perhubungan, pelaksanaan subsidi penerbangan melalui APBD hanya dapat dilakukan untuk wilayah administrasi Kabupaten Mimika, sesuai kewenangan daerah. Namun, kebijakan tersebut akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Mimika.

“Meski secara administratif Duma masuk Kabupaten Paniai, tetapi secara sosial, budaya, dan hubungan emosional, masyarakat Duma adalah bagian dari komunitas Amungme Selatan. Aktivitas mereka sehari-hari lebih terhubung ke Mimika, termasuk akses pelayanan penerbangan perintis,” kata Elinus.

Menurutnya, RDP bersama UPBU penting dilakukan agar DPRK memperoleh informasi utuh yang nantinya menjadi bahan pembahasan bersama Bupati Mimika terkait kemungkinan dukungan melalui APBD maupun APBN.

“Intinya, kami ingin mendapatkan penjelasan langsung dari UPBU, supaya informasi ini menjadi dasar pembahasan lanjutan dengan Bupati. Harapan masyarakat jelas, layanan ini bisa kembali berjalan dengan dukungan subsidi, baik dari APBD Mimika maupun APBN,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Teknik Operasi, Keamanan, dan Pelayanan Darurat UPBU Mozes Kilangin Timika, Fatahillah, mengungkapkan bahwa terakhir kali penerbangan perintis ke Duma dilayani pada tahun 2023. Pada tahun 2024, pihaknya telah mengusulkan kembali rute tersebut, namun terkendala masalah keamanan dan keterbatasan armada.

“Waktu kami ingin berkontrak dengan maskapai lain, armada mereka sudah terikat kontrak di tempat lain. Selain itu, operator juga menyampaikan kekhawatiran soal keamanan. Kami sempat melakukan lelang hingga empat kali pada 2024, namun gagal,” jelas Fatahillah.

Ia menambahkan, dari 14 rute yang seharusnya dilayani pesawat Pilatus tahun 2024, hanya enam rute yang akhirnya berhasil dikontrakkan, itupun melalui proses yang cukup alot karena trauma operator terhadap kejadian tahun 2023.

“Rute termasuk Duma akhirnya tidak bisa kami layani dan dialihkan ke pemerintah daerah. Namun, Pemda hanya melayani wilayah dalam administrasi Kabupaten Mimika. Di situ kami juga mengalami dilema, karena keterbatasan armada PAC dan Pilatus,” ujarnya.

Untuk tahun 2026, UPBU tidak mengusulkan kembali rute Duma karena belum ada jaminan keamanan yang membuat operator bersedia masuk. Meski demikian, Fatahillah menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin pelayanan kepada masyarakat terhenti.

“Kalau ada jaminan keamanan dari pemerintah daerah dan ada upaya melobi maskapai agar bersedia masuk, kami siap mengusulkan kembali. Masalah utamanya, operator belum percaya situasinya aman,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Elinus menegaskan bahwa DPRK Mimika akan membawa persoalan jaminan keamanan dan armada ini untuk dibahas bersama Bupati Mimika, demi memastikan akses layanan penerbangan ke Duma kembali dibuka.

“Transportasi udara ini menyentuh semua sektor – pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan dasar lainnya. Kami akan dorong agar solusi segera ditemukan,” tutup Elinus. (Faris)