Papua60detik – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2026 yang menghasilkan pagu anggaran sebesar Rp5,6 triliun. 

Namun ia menegaskan, penggunaan anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk proyek yang bersifat tumpang tindih atau pemborosan.

“Kami berterima kasih kepada semua tim yang sudah bekerja dalam Musrenbang kemarin. Semua perencanaan yang dihasilkan itu kami dukung penuh, selama semuanya memang untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan perorangan,” ujar Primus kepada wartawan Kamis (24/4/2025).

Ia mengingatkan pemerintah benar-benar memperhatikan kebutuhan riil masyarakat, baik yang berada di kampung pesisir, pegunungan, maupun di dalam kota. Menurutnya, pembangunan harus bijak dan tepat sasaran.

“Jangan sampai sudah ada kantor atau fasilitas yang layak, tapi kita bangun baru lagi. Itu namanya pemborosan. Masih banyak tempat dan warga yang sangat membutuhkan sentuhan pembangunan, terutama dalam hal ekonomi dan perumahan,” tegasnya.

Ia menyarankan fasilitas yang sudah ada digunakan kembali atau direnovasi, ketimbang menghabiskan anggaran untuk bangunan baru yang belum tentu lebih prioritas. 

Ia menambahkan anggaran harus benar-benar menyentuh wilayah yang selama ini belum merasakan kehadiran pembangunan dari pemerintah.

“Kalau wilayah pesisir atau pegunungan masih sangat membutuhkan, silakan anggaran diarahkan ke sana. Tapi kalau hanya untuk memindahkan atau menggandakan yang sudah ada, itu sebaiknya dihentikan,” tutup Primus.

Ketua DPRK Mimika berharap agar proses pembangunan ke depan lebih efisien, adil, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. (Faris)