Papua60detik -Data angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Mimika hingga kini belum sinkron antar OPD, Pemrov dan pemerintah pusat. 

Ketidaksinkronan data membuat penanganan kemiskinan juga terhambat karena tidak menyentuh masyarakat miskin langsung. 

Menanggapi hal tersebut Pj Bupati Kabupaten Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito mengakui, dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan dibutuhkan data akurat. Data  menjadi dasar menetapkan sasaran dan target.

"Terkait angka kemiskinan ini, kami berencana untuk duduk bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya menyamakan persepsi terkait data. Data apa yang akan disepakati nantinya, Itulah angka kemiskinan kita. Di saat kita sudah mendapati data tersebut, itulah yang harus kita kejar," ujarnya. 

Menurutnya, menentukan masyarakat kategori miskin memang kompleks, meski indikatornya sudah ditetapkan.

Valentinus mencontohkan di Yogyakarta, orang kategori miskin itu rumahnya tidak berlantai tapi beralaskan tanah. Akan tetapi di Yogyakarta bagian kampung, masyarakat lebih senang beralaskan tanah.

"Dan apakah mereka bisa disebut miskin? Kan, tidak. Jadi indikator ini nanti akan disesuaikan kembali. Khusus kita di Mimika kami akan melihat keseluruhan indikator kemiskinan itu supaya kita bisa satu persepsi dalam menetapkan angka kemiskinan," pungkasnya. 

Meski belum satu data, Pemkab Mimika tetap menganggarkan program menanggulangi kemiskinan ini juga ada di APBD perubahan. Anggarannya ada pada beberapa OPD. (Martha)