Papua60detik - Mengatasi persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Timika, Pemerintah Kabupaten Mimika segera rapat koordiansi  dengan Pertamina.

Beberapa hari ini, antrean panjang terjadi di SPBU. Warga rela mengantre berjam-jam untuk mendapat suplai BBM.

Sekda Mimika, Michel R Gomar mengungkap, antrean panjang ini terjadi karena pembelian BBM dalam jumlah banyak menggunakan jerigen.

Menurutnya, rapat koordinasi dengan Pertamina harus segera dilakukan untuk mengevaluasi pendistribusian dan penjualan BBM di Timika. Termasuk membahas pengawasan terhadap para pengecer yang menjamur.

“Setelah 17 Agustus kami nanti akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Disperindag dan juga Pertamina,” katanya saat ditemui di PPI Pomako, Senin (16/8/2021).

Sebagai pemegang kontrak dengan Pertamina, menurutnya, SPBU harus tegas dalam menyalurkan BBM kepada konsumen. Khususnya bagi mereka yang menggunakan jerigen.

Jika tidak, maka Pertamina bisa melakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) atas ketidakteraturan penjualan BBM oleh pihak SPBU.

“Kami dari pemerintah  juga meminta keseriusan dari Pertamina untuk melakukan pengawasan terhadap SPBU. Artinya SPBU ini memiliki kontrak secara langsung dengan pihak Pertamina,” tegasnya.

Layanan pembelian BBM menggunakan jerigen, kata Gomar, seharusnya hanya diberikan bagi mereka yang memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait. Misalnya petani dari Dinas Pertanian.

Selain itu, BBM bersubsidi yakni premium juga hanya diberikan bagi para petani, nelayan. Bukan bagi pemilik kendaraan mewah atau bahkan mobil dinas pemerintah.

“Kita berharap nanti setelah rapat koordinasi kita akan menetapkan regulasi bersama -sama dengan Pertamina dan Disperindag untuk penertiban dan pengawasan penjualan BBM di Kabupaten Mimika,” tutup mantan Kadisperindag Mimika ini. (Anti Patabang)