Soal Pemulangan Masyarakat Adat Tembagapura, Wabup Mimika; Buat Apa Kita Tahan?
Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob.
Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob.

Papua60detik - Natal sudah semakin dekat dan ribuan masyarakat adat di tiga kampung Distrik Tembagapura (Aroanop, Waa Banti, Tsinga) belum juga bisa pulang ke kampung halaman masing-masing.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, masih menunggu jaminan keamanan TNI-Polri pasca kalender Kamtibmas, 1 Desember kemarin.

Pemkab Mimika menurutnya, tidak punya alasan menahan ribuan warga ini tak pulang ke kampungnya.

"Kita menunggu tanggal 1 sampai 7 dan tanggal 7 sampai 14. Setelah aman baru kita proses. Buat apa kita tahan?," kata John, Selasa (8/12/2020).

John mengaku, prihatin terhadap nasib ribuan warga yang hidup di Timika sekitar sembilan bulan yang kini merindukan kampung halaman.

Bahkan, masyarakat ini telah menemuinya, meminta tindakan nyata serta perhatian pemerintah. Mereka pun sudah nekat akan menduduki dan menutup kawasan Gorong-Gorong yang merupakan portal masuk mengakses bus  ke Tembagapura.

"Mereka rindu dan mengatakan ingin merayakan Natal di kampungnya. Mereka bahkan menegaskan akan demo di Gorong-Gorong jika belum ada tindakan nyata pemerintah," katanya.

Masyarakat pemilik hak ulayat Tembagapura ini, ungkap John, kerap diusir ketika mereka ke area Terminal Gorong-Gorong.

"Malam ini, saya ada pertemuan dengan PT Freeport Indonesia untuk bahas ini," kata John menambahkan.

Terkait hal tersebut, Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata mengatakan, polemik pemulangan ribuan masyarakat adat ini hanya persoalan komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Sejauh ini, situasi Kamtibmas di wilayah Tembagapura terjamin aman dari gangguan gabungan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Tentu kita berharap masyarakat bisa difasilitasi Pemda dan Freeport untuk kembali. Status keamanan sudah kondusif. Sudah lebih aman dari sebelumnya," ujarnya saat ditemui di hotel Horison Ultima Jalan Hasanudin, Selasa pagi.

Perlu diketahui, pada awal Maret 2020 lalu ribuan warga dari Kampung Waa Banti - Utikini - Opitawak meninggalkan kampungnya karena ketakutan atas konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan TPNPB-OPM.

Mereka diturunkan dari Tembagapura ke Kota Timika menggunakan bus PT Freeport Indonesia dalam beberapa gelombang.

Sudah sekitar sembilan bulan mereka hidup terlunta-lunta di Timika, tak terperhatikan. Bahkan sudah delapan orang dari mereka meninggal dunia. (Salmawati Bakri)