Papua60detik - Tokoh intelektual Kamoro, Leonardus Tumuka angkat bicara terkait rencana pemerintahan Prabowo Subianto kembali membuat program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, terutama ke Papua.

Rencana itu sendiri banyak mendapat penolakan. Alih-alih pemerataan kesejahteraan, transmigrasi dinilai hanya bakal makin meminggirkan Orang Asli Papua (OAP) di atas tanahnya sendiri.

Leonardus Tumuka punya pendapatnya sendiri. Menurutnya, untuk menjalankan program ini, banyak hal perlu dipertimbangkan pemerintah, terutama melihat kondisi wilayah Papua yang masih perlu pembenahan. 

Ia mewajarkan rencana transmigrasi ini memicu kekhawatiran dan kecemasan di kalangan OAP. Bagiamana tidak, hingga kini belum ada perlindungan penuh pada masyarakat dan tanah adat Papua. Belum lagi bicara persaingan di sektor ekonomi dan aspek-aspek lainnya.

"Kita di Papua ini juga kan berpikir tentang perlindungan wilayah adat karena rata-rata ini wilayah adat. Sehingga ini pasti menjadi salah satu hal yang memicu kekhawatiaran," ujar Leonardus Tumuka saat diwawancarai, Senin (04/11/2024). 

Kekhawatiran lain adalah makin menyusutnya wilayah adat masyarakat Papua karena dijadikan lahan atau lokasi transmigrasi. Otomatis masyarakat Papua yang sebagian masih tergantung pada alam bakal kehilangan wilayah mata pencaharian. Belum lagi bicara ketimpangan Sumber Daya Manusia (SDM). Bagi Leo Tumuka, transmigrasi bisa jadi akan menimbulkan masalah baru.

Menurutnya, pun jika dipaksakan, transmigrasi seharusnya mengedepankan aspek pemberdayaan yang mendorong kemajuan masyarakat lokal. Tidak sekedar perpindahan penduduk besar-besaran.

Transmigrasi katanya, juga tidak harus dari luar ke wilayah Papua, tetapi bisa dari kota yang padat ke wilayah yang jarang penduduk atau transmigrasi lokal. 

Ia sendiri mendukung setiap kebijakan pemerintah, namun tetap pada prinsip bahwa kebijakan itu mempertimbangkan situasi, aspirasi dan kecemasan masyarakat.

"Saya lebih berpikir tentang apa yang menjadi harapan masyarakat. Itu sebaiknya dipikirkan dulu, dipahami lalu didiskusikan. Tentu kita dukung kebijakan pemerintahan untuk pemerataan seluruh wilayah Indonesia, tidak sentralisasi di satu wilayah saja," pungkasnya. (Martha)