SPM Papua Tengah Desak Presiden Hentikan Pendropan Militer di Papua
Papua60detik - Bertepatan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menggelar Mimbar bebas di kawasan Karang Tumaritis, Nabire, Papua Tengah, Senin (28/10/2025).
Aksi mimbar bebas ini mengusung tema, Militerisme dan Ancaman terhadap Tanah Adat sebagai bentuk protes terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua.
Dalam orasi dan pernyataan sikapnya, para peserta aksi menyuarakan penolakan terhadap kekerasan aparat dan tindakan yang dinilai melecehkan simbol budaya Papua, seperti pembakaran mahkota Cenderawasih.
Koordinator lapangan, Aibon Takime, dalam orasinya menegaskan bahwa militerisme dan ekspansi ekonomi kapitalis menjadi ancaman langsung bagi masyarakat adat Papua.
"Kami mengecam keras tindakan aparat keamanan yang brutal, serta menuntut keadilan bagi para korban penembakan, termasuk Tobias Silak, Naro Parlo, dan warga sipil di Kabupaten Intan Jaya," tegasnya.
Menurutnya, izin investasi hanyalah kedok bagi segelintir kapitalis untuk merampas tanah dan masa depan orang Papua.
"Tarik seluruh militer non-organik dari Tanah Papua, karena rakyat butuh guru dan dokter, bukan peluru dan dozer,” ujar Takime di tengah aksi.
Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah juga menegaskan bahwa Negara harus mengakhiri impunitas hukum dan menghukum seumur hidup pelaku penembakan warga sipil.
Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghentikan pendekatan militeristik dalam penyelesaian persoalan Papua. SPM mendesak pemerintah menghentikan pembangunan pos, batalyon, Koramil, dan Polsek baru di Tanah Papua.
SPM Papua Tengah juga menyoroti pembakaran mahkota bulu cenderawasih. Menurut mereka, mahkota burung cenderawasih sebagai simbol budaya Papua.
"Pembakaran mahkota bulu cenderawasih adalah upaya kolonialisme menghapus identitas bangsa kami," kata Takime. (Elia Douw)