Papua60detik - Juru Bicara OKIA, Simon Kasamol datang ke Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin (5/7/2021). Tanggannya menggenggam selembar map.

"Kita akan pastikan honorer Amungme dan Kamoro diprioritaskan dalam assessment kebutuhan maupun penandatanganan nanti," katanya kepada wartawan usai bertemu Sekda Mimika, Michael R Gomar.

Apa yang dilakukan OKIA katanya adalah bentuk pengawalan terhadap kebijakan Bupati Mimika. OKIA  mengusulkan 600 nama honorer Amungme dan Kamoro diangkat kembali sebagai honorer.

"600 yang kita usulkan merupakan data anak-anak Amungme Kamoro yang statusnya adalah honorer di lingkungan Pemkab Mimika. Kita akan kawal sehingga kebijakan Bupati Mimika yang memprioritaskan anak-anak Amungme dan Kamoro bisa benar terwujud," ujarnya.

Di dalam map yang ia bawa, OKIA menuliskan beberapa poin pernyataan sikap OKIA sebagai berikut: 1. Kami honorer Amungme dan Kamoro sangat mengharapkan agar seluruh data honorer Amungme dan Kamoro wajib dan harus terakomodir sesuai dengan data yang telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;2. Kami honorer Amungme dan Kamoro sangat berharap Sekda Mimika sebagai penanggung jawab administrasi pemerintahan agar melakukan fungsi control kepada BKPSDM dalam menganalisa jabatan setiap honorer Amungme dan Kamoro;3. OKIA desak Pemkab segera mengaktifkan kembali tenaga honorer lantaran honorer yang dirumahkan betul- betul terkena dampak;4. Jika permintaan tersebut tidak terakomodir OKIA juga mengancam akan menduduki kantor pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika  untuk mengeskalasi masa seluruh tenaga honorer untuk menuntut keadilan dan keberpihakan kepada honorer Amungme dan Kamoro dan honorer Papua pada umumnya.

Meanaggapi tuntutan itu, Gomar menjamin tetap memprioritaskan anak-anak Amungme dan Kamoro dalam perekrutan honorer di Kabupaten Mimika.

"Prioritas honorer Amungme dan Kamoro merupakan Kebijakan Bapak Bupati, dan tentunya tim TP2D yang melakukan asesmen terhadap usulan pimpinan OPD juga berdasarkan kebijakan tersebut," kata Gomar.

Tim TP2D sedang menyelesaikan dan menyiapkan validasi data honorer untuk diserahkan kepada pimpinan daerah. Setelah disetujui, penandatanganan kontrak berdurasi satu tahun baru dilakukan.

Penandatanganan kontrak pun dilaksanakan secara bertahap.

"Jadi tidak serentak seluruh OPD. Yang terpenting didahulukan anak Amungme-Kamoro, menyusul Papua lainnya dan honorer non Papua," imbuhnya. (Fachruddin Aji)