Papua60detik - Pekan ini, pemerintah distrik di Kabupaten Mimika mulai melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun 2023.

Menurut prosesnya Musrenbang tingkat terbawah dimulai dari kampung dan kelurahan sebelum nantinya ke tingkat Nasional.

"Kami tim dari Bappeda mendampingi (Musrembang Distrik) untuk memastikan mana program yang boleh mana yang tidak," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Mimika Yohana Paliling saat ditemui di sela kegiatan Musrenbang Distrik Mimika Baru, Cenderawasih, Mimika, Rabu (9/3/2022).

Selain mengawasi program, Bappeda juga berupaya memastikan sumber dana dalam perencanaannya tidak tumpang tindih.

"Kita juga melakukan verifikasi, apakah kemungkinan usulan tersebut sudah diakomodir di tahun 2022, kan kadang belum sampai infonya dari OPD teknis ke kampung-kampung dan distrik bahwa usulan di 2022 itu apa saja yang sudah diakomodir makanya itu akan dicek kembali dari tim. Di sistem juga semua ada," paparnya.

Usai usulan tertampung dan telah melewati proses pengecekan oleh tim Bappeda, selanjutnya akan dilakukan tahapan input data ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Operator distrik diberi waktu sampai 17 Maret 2022 untuk menginput usulan program ke SIPD 

"Setelah itu kita akan pertemukan OPD teknis dengan distrik untuk memastikan usulan tadi, dilanjutkan Musrenbang kabupaten, naik ke provinsi terkahir pusat," paparnya.

Tahapan Musrembang setiap tahun sama saja. Tapi mulai 2022, input usulan program tidak lagi secara manual tetapi masuk di dalam SIPD.

"Jadi kalau ada kejadian seperti usulan hilang di jalan itu tidak bisa terjadi karena sistem yang pegang masing-masing distrik. Kalau pun ada setelah bertemu dengan OPD, ada yg dikoreksi dan itu nanti dilakukan saat forum OPD," katanya.

Program bisa saja dihapus menurutnya karena terkendala masalah lahan atau program tersebut sudah dikerjakan pemerintah pusat. (Fachruddin Aji)