Papua60detik - Untuk pemerataan pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika membuat kebijakan pembangunan dari kampung ke kota.

Pada kebijakan ini, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai eksekutor utama.

"Kesehatan sudah cukup banyak itu dari kampung ke kota, pendidikan dari kampung ke kota itu anggaran-anggaran terbesar dalam APBD kabupaten kemudian infrastruktur juga sekarang kita mulai dari kampung ke kota,  itu yang paling utama," kata Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, Jumat (13/1/2023).

Selain itu menurutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat di kampung juga wajib jadi perhatian.

"Pemberdayaan ekonomi juga harus dari kampung ke kota. Bagaimana caranya? Kita hidupkan kembali beberapa fasilitas-fasilitas yang bisa  kita jangkau seperti listrik, air, komunikasi," katanya.

Soal apakah proporsi pembiayaan pada APBD 2023 sudah mencerminkan kebijakan ini, ia belum memastikan. Tapi katanya, tiga OPD di atas adalah pengelola anggaran terbesar di APBD 2023.

APBD 2023 sendiri telah selesai dievaluasi oleh Pemprov Papua Tengah. Saat ini masuk tahap rasionalisasi.

"Kita dikasih waktu 7 hari dan setelah itu kita selesaikan, dibuat dalam bentuk DPA dan kemudian kita proses untuk pelaksanaan anggaran. Mudah-mudahan tidak lewat dari akhir bulan ini," pungkasnya. (Faris)