Papua60detik - Program Tol laut di Kabupaten Mimika dinilai belum efektif menghilangkan disparitas harga dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini.

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob Wabup menjelaskan, masalahnya terdapat pada pengawasan. Menurutnya, peran pengawasan sejak barang tiba hingga dijual masih sangat lemah dari OPD terkait.

"Dinas terkait contohnya Disperindag atau Dinas Koperasi dan UMKM bisa melakukan pengawasan, pertanyaannya itu sudah belum? Sehingga harga itu sama saja baik dari Jawa sampai dengan pedalaman," katanya, Jumat (27/11/2020).

Agar program tol laut efektif, katanya, semua OPD terkait harus bersinergi dan bertanggung jawab agar disparitas harga bisa ditekan di Mimika.

"Bukan hanya Dishub yang melakukan pengawasan untuk angkutan. Untuk perdagangannya diawasi oleh Disperindag dan Dinas Koperasi," ujarnya.

Padahal Mimika direncanakan akan menjadi pilot project program Sistem Informasi Tol Laut yang merupakan sebuah E-commerce khusus yang dibuat oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk pengguna tol laut.

Ia mengatakan, Mimika harus siap jika pemerintah pusat akan menjadikan Kabupaten Mimika sebagai pilot project di wilayah Papua.

Tetapi menurutnya, jika Mimika siap dijadikan pilot project maka Pemkab harus punya komitmen dan integritas untuk memastikan harga di pedalaman sama dengan harga di Pulau Jawa. (Fachruddin Aji)