Papua60detik - Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) tiga kampung Tsinga Waa Banti dan Aroanop (Tsingwarop) memalang kantor Bupati Mimika, Kamis (2/12/2021).

FPHS menuntut Sekretaris Daerah Mimika Michael R Gomar menepati janji mempertemukan Pemkab, FPHS, Pemprov dan kementerian terkait untuk membahas soal pembagian saham PT Freeport Indonesia.

Sekretaris II FPHS Tsingwarop Elfinus Omaleng mengatakan pemalangan yang mereka lakukan menindaklanjuti hasil aksi beberapa waktu lalu.

"Beberapa waktu lalu kita demo ingin tidur bangun di situ, tetapi pak Sekda Mimika telpon dan menjamin akan memfasilitasi kami untuk melakukan pertemuan tiga pihak  yakni provinsi, kabupaten, FPHS dan kementerian. Kita pun percaya dengan hal itu, meskipun pihak orang tua tidak percaya dengan hal itu. Akhirnya kami sampaikan jika kami (golongan muda) yang jadi jaminan, demo pun bubar," ujarnya saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Kamis (2/12/2021).

Elfinus mengungkap, dalam percakapannya dengan Sekda, disepakati jika dalam waktu dua hari usai aksi akan dilakukan pertemuan kembali namun hal tersebut urung terjadi hingga hari ini.

"Setelah dua hari kami tunggu, kami coba telpon tidak diangkat, WhatsApp tidak dibalas. Akhirnya kami telpon terus setiap hari tapi tak ada jawaban. Kemudian kami coba hubungi provinsi dan kementerian katanya belum ada penyampaian juga dari kabupaten," ungkapnya.

Mendapat jawaban itu,  FPHS memutuskan melakukan aksi dengan memalang kantor bupati.

Elfinus mengklaim jika pemerintah pusat sudah menyurat sebanyak tiga kali kepada Pemkab untuk menyelesaikan persoalan dengan FPHS.

"Kita akan tunggu Sekda datang, buat kesepakatan hitam di atas putih, yang menyatakan berjanji akan memfasilitasi pertemuan," ucapnya.

Poin tuntutan mereka, pertama, Sekda harus memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait termasuk kementerian. Kedua, keadilan soal saham 10 persen PT Freeport, yang menurut Elfinus 4 persen dari saham tersebut adalah hak FPHS.

"Kita mau supaya adil, keadilan kan sudah diberikan oleh Pemerintahan Jokowi melalui 10 persen saham PT Freeport itu, kami hanya minta 4 persen saja cukup, biar orang tua ini pakai sendal sedikit," tutupnya. (Fachruddin Aji)