Papua60detik - Uskup Keuskupan Timika, Mgr Bernardus Bofitwos Baru OSA menegaskan penolakannya terhadap rencana dan praktik pengembangan perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua. 

Menurutnya, pemerintah memiliki tujuan lain di balik proyek kelapa sawit. Proyek ini hanya kedok untuk  mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, terutama kayu dan tambang.

Uskup mengungkapkan, pola yang terjadi di Papua menunjukkan adanya strategi kejahatan tersembunyi. Perusahaan datang membawa izin perkebunan kelapa sawit, namun sasarannya adalah kayu hutan alam. Setelah kayu habis diangkut, tanah akan dikeruk dan dieksploitasi untuk kepentingan pertambangan.

"Ada strategi kejahatan tersembunyi, mengedepankan kelapa sawit, tetapi di bawahnya tersembunyi, tidak disampaikan. Tujuan kelapa sawit adalah kayu yang diambil, setelah kayu, eksploitasi di bawahnya, tambang. Nah ini kan kejahatan paling tersembunyi, kejahatan paling besar," kata Uskup saat diwawancarai, Rabu (07/01/2026). 

Menurutnya, dampak positif kelapa sawit terhadap kehidupan masyarakat di Papua sangat minim, tidak sebanding dengan  dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat adat.

Apalagi, Papua merupakan salah satu hutan hujan tropis di dunia yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Jika hutan Papua terus dibabat, maka krisis iklim global akan semakin parah. Ia pun mengajak masyarakat adat bersatu menolak rencana Presiden Prabowo memperluas lahan penanaman sawit. 

Ia menyebut, pemerintah harusnya bisa belajar dari pengalaman kerusakan alam di pulau Sumatera. 

"Jadi stop untuk babat- babat hutan. Kalau mau dunia cepat kiamat ya, silakan. Tidak akan lama lagi (kiamat) kalau model begini. Dunia pasti akan hancur karena paru-paru dunia kan hanya sisa Amazon, Kongo, lalu papua ini yang menjadi pertahanan terakhir," tambahnya. 

Ia meminta para akademisi dan ilmuwan turut menyumbangkan data ilmiah sebagai dasar kuat bahwa kelapa sawit dan eksploitasi sumber daya alam lainnya mengancam biodiversitas Papua. 

"Dunia semakin rakus dan tamak, lalu mau merusak semuanya. harusnya manusia butuh seperlunya. Kelapa sawit semua sudah ada, kemudian sumber daya alam sudah ada, tambang semua sudah ada. Ini kan kecenderungan manusia, mau ditambah-tambah, jadinya hancur," terangnya. 

Uskup pun mengapresiasi penolakan beberapa kepala daerah di Tanah Papua terhadap perluasan kelapa sawit. Ia mendorong pemerintah daerah segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang penambahan perkebunan sawit untuk melindungi hutan adat. 

"Masyarakat harus kontrol para pejabat dan mereka yang mempunyai kepentingan politik. Pejabat lokal kita juga harus komitmen tetap berada di posisi masyarakat. Pertahankan hutan sebagai hak ulayat masyarakat adat, karena bukan hanya nilai ekonomis yang terkandung dalam tanah itu, ada nilai sosiologis, filosofis, dan nilai religi," pungkasnya. (Martha)