Papua60detik - Kehadiran Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob pada kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo di Nabire, Senin 25 Juli lalu mendapat banyak respon, salah satunya ketidakpuasan dari sekelompok warga.

Ketidakpuasan masih terkait kekecewaan atas penetapan Nabire sebagai Ibukota Provinsi Papua Tengah, bukan di Timika.

Menanggapi ketidakpuasan itu, Wabup John Rettob membeberkan setidaknya tujuh alasan mendasar kehadirannya di Nabire.

Alasan pertama, ia menghadiri acara tersebut atas undangan resmi yang diterimanya dari Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Bupati secara terpisah dari undangan Bupati. Sehingga sudah menjadi kewajibannya memenuhi undangan tersebut. Itu berarti kehadirannya di Nabire sebagai representatif Pemerintah Kabupaten Mimika dan masyarakat Mimika. 

"Kedua, kehadiran saya di Nabire sebagai bentuk penghargaan kepada semua pihak yang telah berkorban memperjuangkan Provinsi Papua Tengah. Ini sejarah perjuangan dan memakan korban.  Sekarang, Provinsi Papua Tengah sudah jadi, soal ibukota provinsi itu urusan lain," kata Wabup pada rilis tertulisnya, Kamis (28/7/2022).

Alasan ketiga, penetapan Nabire sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah melalui keputusan pleno DPR RI dan sudah ditetapkan dalam undang-undang. menurutnya, secara de facto dan de jure saat ini Nabire ibukota Provinsi Papua Tengah. 

"Terlepas kemudian apabila ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang misalnya membatalkan UU tersebut maka berbagai hal yang berkaitan dengan ibukota Papua Tengah di Nabire otomatis dibatalkan demi hukum," jelasnya.

Alasan yang keempat, sebagai Wakil Bupati yang resmi dipilih oleh rakyat melalui Pilkada, ia tidak pernah dilibatkan dalam tim pemekaran Provinsi Papua Tengah, sehingga secara kapasitas sebagai Wakil Bupati maupun secara pribadi, tidak ada masalah dengan penetapan Nabire sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah.

Kelima,  kegiatan di Nabire merupakan agenda nasional sehingga kehadirannya sebagai bentuk kepatuhan pada negara.

Keenam, acara tersebut lebih pada melihat kesiapan Nabire menjadi ibukota provinsi. Sehingga dalam acara tersebut  diserahkan asset dari Kabupaten Nabire untuk dipakai  Pemprov Papua Tengah, dan hibah tanah 75 hektar untuk pembangunan kantor pemerintahan dari masyarakat kepada Propinsi Papua Tengah melalui Bupati Nabire.  Perihal Itu adalah urusan Pemda Nabire. 

"Sedangkan untuk kabupaten lain diharapkan dapat menghibahkan 100 orang ASN setiap kabupaten untuk bekerja di Provinsi Papua Tengah. Tidak ada diskusi atau tanya jawab dalam acara tersebut," kata Wabup.

Ketujuh, semua Wakil Bupati dari delapan kabupaten yang masuk di wilayah Provinsi Papua Tengah hadir dalam acara tersebut.

"Soal ketidakikutsertaan pejabat Mimika dalam ruang pertemuan, itu terserah, saya tidak larang, panitia lokal juga tidak menghalangi dan alasannya dapat ditanyakan langsung kepada mereka, walaupun sebenarnya saya tahu," ungkapnya.

Penandatanganan dokumen apapun oleh para Bupati atau Wakil Bupati atau yang  mewakili, kata Wabup hanyalah formalitas. Tanpa tanpa tanda tangan atau paraf pun, sudah menjadi tanggung jawab daerah cakupan untuk memberikan hibah kepada provinsi baru. 

"Ini amanat UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mau tidak mau harus kita laksanakan. Kalau kita tidak mau justru akan menjadi bumerang untuk kita sendiri dan dianggap sebagai bentuk pembangkangan kepada negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Wabup mengatakan, dengan hadirnya Provinsi Papua Tengah, Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai kesempatan baru. Seluruh komponen di Mimika terutama ASN harus menggunakan peluang ini untuk berkarya di provinsi, mengembangkan wawasan, terutama bagi Orang Asli Papua secara khusus untuk Amungme dan  Kamoro yang sudah punya pangkat dan golongan tinggi.

"Kita bangga bila dari Mimika ada yang menjadi kepala dinas, kantor atau biro di Provinsi Papua Tengah. Ambil peluang dan kesempatan ini. Mari kita menghargai sejarah perjuangan orang-orang yang telah bertahun-tahun memperjuangkan Pemekaran Provinsi Papua Tengah. Ada korban jiwa, harta benda, mental dalam perjuangan ini. Perjuangan itu sudah berhasil. Provinsi Papua Tengah sudah jadi dan sudah ada. Kita tinggal mendukung,  menyesuaikan dan menggunakannya. Kalau masalah ibukota Provinsi, itu hal yang lain," paparnya. (Burhan)