Papua60detik - Wakil Bupati, Johannes Rettob mewakili Pemkab Mimika menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh warga.

Kata maaf itu terkait kebijakan Pemkab Mimika, yang menurutnya, terindikasi menimbulkan kegaduhan, polemik dan perpecahan antar warga.

"Atas nama pemerintah Kabupaten Mimika, saya mohon maaf kepada semua masyarakat. Mungkin akhir-akhir ini pemerintah membuat kebijakan atau hal-hal yang mungkin polemik, kegaduhan dan segala macam dengan (akibat) kebijakan-kebijakan yang kita ambil," katanya saat ditemui wartawan, Kamis (12/5/2022).

Ia mengatakan, kebijakan itu bisa saja memang keliru atau bisa jadi tidak disadari bakal menimbulkan kegaduhan dan perpecahan.

Saat ditanya, kebijakan apa saja yang dimaksud, Wabup tak merincinya.

"Saya tidak detil, kalian sudah tahu semua. Kami akan cari solusi sama-sama bagaimana menyelesaikan masalah, kasus-kasus ini dengan baik," kata Wabup.

Jika ditelusuri ke belakang, salah satu kebijakan Pemkab Mimika yang menimbulkan polemik adalah hasil seleksi terbuka Jabatan Pemimpin Tinggi (JPT) Pratama.

OKIA sampai menggeruduk Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (9/5/2022) pagi karena tak terima dengan hasil seleksi itu. 

Mereka menilai hasil seleksi itu tak memberi kesempatan kepada anak-anak asli Mimika sebagai pemilik hak ulayat jadi tuan di negerinya sendiri. (Burhan)