Papua60detik - Komisi Informasi Papua (KI Papua) terus mendorong keterbukaan informasi di semua lembaga publik.

Katua KI Papua, Wilhelmus Pigai bahkan yakin, keterbukaan informasi, transparansi, kepercayaan, partisipasi publik di dalam mengetahui informasi menjadi kunci di dalam setiap solusi masalah di Papua.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik dari badan publik saat ini masih menjadi barang mewah bagi masyarakat Papua. Banyak hal yang menjadi sumber konflik di masyarakat adalah karena lembaga publik tidak terbuka dan transparan terhadap hal yang harus dibuka dan diketahui masyarakat. 

"Contoh, konflik antara masyarakat adat dan pengusaha sawit, antara masyarakat adat dan pengusaha pertambangan, antara masyarakat dan pihak keamanan, antara masyarakat dan pemerintah dlm urusan Pemekaran DOB, dan berbagai contoh lainnya yang bisa di lihat sendiri, yang menjadi sebuah litani panjang masalah publik, yang diakibatkan oleh tidak  transparannya kebijaksanaan publik versus rasa ingin tahunya masyarakat," kata Wilhelmus Pigai pada rilis yang diterima Papua60detik.id, Selasa (26/4/202).

Setiap lembaga publik katanya, harus membuka informasi dan memberikan informasi yang benar, tepat dan valid sekaligus memberikan edukasi bagi masyarakat Papua. Lewat cara ini, masyarakat Papua juga berkontribusi dan berpartisipasi di dalam mengeliminasi berita hoax yang menimbulkan kecurigaan dan konflik di masyarakat.

Itu menjadi keharusan sebagaimana diamanatkan Undang - Undang nomor 14, tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Di era demokrasi, transparansi sudah merupakan suatu keharusan. Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan lembaga publik lainnya, harus terbuka menjawab keingintahuan masyarakat untuk memastikan suatu kebijakan tidak menciderai rasa keadilan publik. 

"Sebab, keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui semua kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan Publik, dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta kesetaraan sosial di dalam negara pancasila," katanya.

Ia yakin, transparansi dan keterbukaan informasi publik akan memberikan dampak yang baik, di dalam pembangunan, baik ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. 

"Dengan adanya transparansi dan keterbukaan informasi publik dari penyelenggara negara, akan memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk berperan serta di dalam setiap upaya untuk menyelesaikan suatu masalah," kata pria yang akrab disapa Mus Pigai ini.

Mendorong solusi ini, KI Papua pada Selasa (26/4/2022) melaksanakan webinar dengan tema, Keterbukaan Informasi Publik: Solusi Masalah Papua dengan menghadirkan tiga narasumber. (Burhan)