Papua60detik - Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Papua Tengah, Yoris Raweyai mengatakan konflik Papua bukan hal baru.

Dalam pengalamannya, negara hingga kini belum menemukan formula tepat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Dulu ia berharap, Presiden Jokowi bisa menyelesaikan persoalan di Papua dengan 10 tahun kepemimpinannya termasuk pernah 17 kali datang ke Papua. Namun kenyataannya terjadi eskalasi konflik di Papua.

"Ini kan pertanyaan bagi seluruh masyarakat. Saya melihat bahwa harus ada ketegasan dari pemerintah khususnya Presiden, mau kemana Papua dibawa,” katanya kepada wartawan usai menghadiri hearing dan dialog dengan pengungsi di Nabire, Selasa (14/10/2025).

Faktanya, anggaran Papua memiliki lex specialis berupa dana Otsus. Begitupun dalam hal kepemimpinan, Undang-undang Otsus mengatur, gubernur dan wakil gubernur harus OAP.

"Tidak ada Indonesia lain yang pimpinan daerah harus OAP hanya ada di Papua. Semua sudah diberikan, uang sudah, kesempatan, OAP bisa memimpin sendiri, kok konflik terus?,” tanya Yoris.

Bicara dalam konteks NKRI, katanya, sudah disepakati bersama Papua ada di dalamnya. Maka perlu konsistensi dan kepastian hukum. Semua pihak harus harus menghadirkan solusi bukan sebagai pemantik.

“Mari kita sama-sama menghadirkan solusi bukan sebagai pemantik, mari kita duduk bersama sama berkolaborasi kemudian harapan kita presiden ke-8 Prabowo dan Gibran ini masalah Papua bisa tuntas, sudah cukup lama masyarakat Papua menderita dalam bingkai NKRI dengan segala macam persoalan," katanya. 

Apalagi konflik terus mengalami eskalasi. Ia mencontohkan di wilayah Papua Tengah yang dulunya hanya satu kabupaten masuk kategori merah. Saat ini, setelah pemekaran, malah dari delapan Kabupaten hanya dua yang terbilang aman.

"Ini kan menjadi keprihatian apalagi saya terpilih dari Papua Tengah makanya saya selalu dorong bahwa mari kita berkolaborasi tidak ada yang hebat. Tanpa kebersamaan tidak mungkin kita akan selesaikan ini," ujarnya.

Terkait pengungsian akibat konflik bersenjata, baginya yang terpenting adalah peran pemerintah. Pemerintah punya kewajiban menyelamatkan masyarakat, memberikan tempat yang layak dan bantuan kemanusiaan

Menjawab pertanyaan jurnalis terkait pendropan militer non organik tanpa sepengetahuan Pemda, Yoris mengatakan TNI Polri memiliki tugas pokok yang jelas. Ia mengaku akan mengkonfirmasi  hal tersebut ke pimpinan TNI-Polri. (Elia Douw)