Papua60Detik - Delapan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika resmi menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran (TA) 2025 dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. Keputusan itu disahkan dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II di Ruang Paripurna Kantor DPRK Mimika, Kamis (30/7/2026) malam.

Meski menerima LKPJ tersebut, seluruh fraksi memberikan sejumlah catatan rekomendasi terkait tata kelola keuangan, serapan anggaran, hingga pelayanan publik di Mimika.

Ketua Fraksi Golkar, Iwan Anwar, mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang menembus 98,23 persen. Namun, ia menyayangkan tingginya pendapatan tidak diimbangi dengan penyerapan anggaran yang optimal di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kondisi ini menyisakan anggaran besar di akhir tahun. Pemda harus membenahi kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran agar pelayanan publik berjalan efektif," tegas Iwan.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PKB, Benyamin Sarira, yang menyoroti fenomena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tinggi berulang setiap tahun. Menurutnya, hal ini menandakan manajemen penganggaran yang belum matang.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Adrian Andhika Thie, membeberkan bahwa per 20 Juli 2026, realisasi keuangan APBD TA 2026 baru menyentuh 27,4 persen (fisik 35 persen) dan dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap pertama baru 25,7 persen.

"Bupati Mimika harus mengambil langkah tegas terhadap kepala OPD yang lambat. Perlu ada evaluasi kepemimpinan jika target kinerja dan penyerapan tidak tercapai," ujar Adrian.

Untuk mendorong efisiensi, Fraksi Demokrat melalui Herman Tangke Pare menyodorkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya percepatan belanja modal di atas 90 persen, evaluasi kinerja OPD berbasis indikator terukur, transparansi dana Otsus, serta digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari sektor pembangunan dan sosial, Ketua Fraksi Gerindra, Elinus Balinol Mom menyampaikan delapan poin prioritas di antaranya; Pembangunan jembatan dan dermaga di wilayah pedalaman serta pesisir. Penguatan keselamatan transportasi udara di kawasan terisolasi. Peningkatan kuota pelatihan dan penyerapan tenaga kerja bagi Orang Asli Papua (OAP). Penguatan keamanan, perlindungan anak, penanganan anak rentan NAPZA, serta kemitraan pangan lokal bersama Pangansari.

“Seluruh komitmen perbaikan tersebut harus menjadi prioritas pelaksanaan dan dievaluasi secara berkala demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Mimika,” tegas Elinus.

Selanjutnya, Fraksi Eme Neme Yauware melalui Darwin Kurnia Rombe mendesak Pemda segera menyusun masterplan pengelolaan air bersih terpadu dan mengevaluasi pipa distribusi. 

Di bidang kesehatan, Dinkes Mimika diminta mengaudit penumpukan tenaga medis agar terdistribusi merata hingga ke pelosok.

Fraksi ENY juga mendorong Puskesmas strategis beroperasi 24 jam demi memangkas antrean di IRD RSUD Mimika, serta meninjau ulang basis data UMKM bagi suku Amungme dan Kamoro.

Dari Fraksi Rakyat Bersatu, Herman Gafur menuntut penyelesaian temuan BPK sebelum tenggat 60 hari, penuntasan sengketa batas wilayah, dan percepatan penyediaan air bersih.

Semnetara dari perwakilan Kelompok Khusus, Luther Beanal mendorong penggunaan dana SiLPA untuk membangun SMK di setiap distrik, sekaligus mendesak penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif dari kalangan OAP. (Joe Situmorang)