Papua60Detik - Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Mimika 2025 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).

Elinus menegaskan, APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan angka-angka administratif dan laporan keuangan semata, melainkan seberapa jauh anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

"APBD bukan hanya soal angka dan laporan keuangan, tetapi sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Mimika," tegas Elinus.

Elinus menyoroti capaian realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 yang hanya mencapai 82,14 persen, atau sebesar Rp5,58 triliun dari total pagu belanja yang dianggarkan sebesar Rp6,80 triliun. Rendahnya penyerapan anggaran ini menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp1,11 triliun.

Fraksi Gerindra menilai kinerja penyerapan anggaran tersebut belum optimal, terutama pada sektor-sektor vital. Salah satu isu utama yang disorot adalah sangat rendahnya serapan belanja modal untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang tercatat hanya terealisasi sebesar 48,66 persen.

Selain itu, alokasi program penanganan stunting senilai Rp23,93 Miliar juga baru terserap Rp13,83 Miliar. Minimnya penyerapan pada dua sektor strategis ini memicu pertanyaan besar, sehingga Gerindra meminta penjelasan resmi dari Bupati Mimika.

“Di sisi penerimaan, Fraksi Gerindra juga melihat kenaikan target pendapatan daerah yang hanya tumbuh 2,87 persen masih jauh dari kata memuaskan. Pemkab harus lakukan terobosan dalam menggali potensi PAD dari sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, pariwisata, retribusi dan pajak daerah,” ujar Elinus.

Elinus menambahkan, Fraksi Gerindra juga menyoroti persoalan sosial terkait konflik horisontal yang terjadi berulang kali di Kwamki Narama.

Fraksi Gerindra memandang Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan terobosan seperti memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Kwamki Narama melalui pemberdayaan masyarakat.

“Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah lebih responsif dan sigap dalam menangkal serta mengklarifikasi sebaran berita bohong atau hoaks, mengingat maraknya provokasi informasi palsu kerap menjadi pemicu bentrokan sosial di tengah masyarakat,” kata Elinus. (Joe Situmorang)