Papua60Detik - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang II di Ruang Paripurna Kantor DPRK Mimika, Selasa (28/7/2026). 

Agenda rapat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika TA 2025 serta Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) TA 2025.

Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, dalam sambutannya mengatakan, evaluasi ini bukan mencari celah kekurangan pemerintah daerah, melainkan memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Evaluasi ini adalah upaya bersama DPRK dan Bupati untuk memastikan uang rakyat dikelola tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Amungme, Kamoro, serta seluruh warga Mimika," ujar Primus.

Primus meminta Pansus dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menguji materi LKPJ secara cermat bersama OPD mitra.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong hadir mewakili Bupati untuk menyampaikan realisasi keuangan dan kinerja program sepanjang 2025.

Emanuel memaparkan, Pendapatan Daerah Mimika 2025 terealisasi sebesar Rp6,05 triliun atau 98,38% dari target. Penerimaan ini didongkrak oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target hingga 117,38% berkat optimalisasi sektor pajak daerah.

Sementara itu, Belanja Daerah terealisasi Rp5,58 triliun (82,15%) yang difokuskan pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat.

Meski begitu, Pemkab Mimika mengakui adanya kendala pada penyerapan anggaran, khususnya belanja modal infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memenuhi target.

"Kendala utamanya dipengaruhi oleh transisi kepemimpinan daerah, proses pengadaan barang/jasa, kondisi geografis, serta keterbatasan waktu pelaksanaan," terang Emanuel.

Disamping hambatan tersebut, Pemkab Mimika mencatat sejumlah pencapaian positif selama 2025 diantaranya, di sektor Pendidikan dan Kesehatan; Standar Pelayanan Minimal (SPM) PAUD dan SD melampaui target, disertai tingginya indeks kepuasan layanan kesehatan. Di sektor pengelolaan dana otsus 2025 yang difokuskan pada hak-hak dasar OAP baik di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Pemkab Mimika juga tercatat meraih penghargaan, Opini WTP dari BPK RI, Juara I Paritrana Award Tingkat Provinsi Papua Tengah, Harmony Award Kemenag RI, serta Innovative Government Award.

Emanuel menambahkan, sebagai langkah pembenahan, Pemkab Mimika berkomitmen mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran, memperkuat pengawasan internal, menata aset, serta memprioritaskan penanganan stunting, kemiskinan, hingga pembangunan wilayah pesisir dan pedalaman.

Agenda paripurna selanjutnya dijadwalkan pada Rabu (29/7/2026) dengan agenda pandangan umum masing-masing fraksi. (Joe Situmorang)