Papua60detik – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah dari Fraksi NasDem, Nancy Natalia Raweyai reses di beberapa wilayah Kabupaten Mimika untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam momen reses tahap 1 ini, berbagai persoalan mencuat, mulai dari infrastruktur, lapangan pekerjaan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di Jayanti, Distrik Kuala Kencana, warga mengeluhkan kondisi akses jalan yang masih kurang memadai. Mereka meminta pengaspalan di jalan utama, pembangunan jembatan, serta rumah layak huni. Selain itu, masyarakat juga berharap ada bantuan untuk pembangunan gereja di wilayah tersebut.

Kelompok Mama Noken yang bergerak di sektor UMKM juga menyampaikan aspirasi mereka terkait perlunya pembinaan kelompok serta penyerapan hasil kebun yang mereka jual. Mereka berharap adanya dukungan dari pemerintah agar usaha kecil mereka berkembang dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi keluarga mereka.

Sementara itu, di Utikini, banyak pemuda yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. 

Menanggapi hal ini, Nancy Raweyai menegaskan bahwa persoalan pengangguran harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. 

"Semua aspirasi dan permasalahan ini tentu akan kami bawa untuk di sampaikan ke Pemda dan kita perjuangkan. Bersama sama mencari solusinya. Pengganguran ini juga menjadi perhatian kita bersama karena semua dalam usia produktif. Harus ada rencana jangka pendek dari pemerintah daerah terkait hal ini,” ujarnya, Senin (24/3/2025).

Ia optimis bahwa di bawah kepemimpinan Bupati dan Gubernur Papua Tengah yang baru, solusi terkait masalah ini bisa ditemukan.

Selama reses yang berlangsung pada 17 sampai 23 Maret 2025, Nancy juga bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Komite Advokasi Percepatan Pembangunan (KAPP) Mimika. Dalam pertemuan ini, dibahas strategi kolaborasi untuk mendukung pengembangan UMKM Papua ke depan, khususnya bagi kelompok usaha yang membutuhkan pendampingan dan akses pasar.

Di Pomako, kelompok Mama Nelayan dan Mama Anyaman menyampaikan keluhan terkait harga ikan yang sangat rendah, hanya Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Mereka meminta Dinas terkait untuk mengecek alat timbangan penjual di pasar yang diduga tidak akurat. Selain itu, mereka juga mengeluhkan tingginya biaya transportasi anak-anak ke sekolah, yang mencapai Rp35.000 sekali jalan atau Rp70.000 pulang-pergi.

Nancy juga bertemu dengan kelompok mama penganyam noken di Jalan Weyapo, Kota Timika. Mereka menghadapi ancaman penertiban dari Satpol PP karena tempat mereka berjualan berada di pinggir jalan. Para Mama ini merasa belum mendapatkan perhatian dari Dinas Koperasi dan UMKM.

"Good governance harus dijalankan di Papua Tengah. Hanya dengan tata kelola pemerintahan yang baik, kita bisa melihat perubahan nyata bagi masyarakat," tegas Nancy. (Faris)