Papua60detik - Wakil Ketua Komisi V DPRP Papua Tengah sekaligus Ketua Fraksi NasDem, Anis Labene, menyayangkan kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua Tengah.

Menurut Anis, dana Otsus yang sebelumnya sekitar Rp800 miliar lebih kini turun drastis menjadi sekitar Rp200 miliar. Sementara Provinsi lain, seperti Papua Barat, justru mendapatkan alokasi hingga Rp1 triliun.

"Kami fraksi Nasdem Papua Tengah sangat kecewa. Kalau kita lihat di Provinsi Papua Tengah, justru masyarakat Papua penerima manfaat Otsus itu adanya di sini. Kami punya masyarakat Papua sekitar 1 juta lebih, mungkin 800 sampai 900 ribu adalah orang asli Papua," ujar Anis Labene, Rabu (1/10/2025).

Katanya, pengurangan dana Otsus ini sangat berdampak pada masyarakat asli Papua yang tinggal di kabupaten-kabupaten seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, hingga Dogiyai.

“Kalau sudah dipangkas yang dikorbankan adalah mereka, penerima manfaat langsung. Saya bingung, kira-kira pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Kemendagri dan Menteri Keuangan, kebijakannya atas dasar apa? Kalau hanya karena penyerapan di Papua Tengah dianggap minim, itu bukan alasan substansial untuk memotong," katanya.

Dana Otsus bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya orang asli Papua sebab itu menurutnya tidak boleh dijadikan objek pemotongan

"Kami minta pusat segera mengevaluasi kembali dan mengembalikan dana itu,” tegasnya.

Anis berharap pemerintah pusat, melalui Menteri Keuangan yang baru dan Presiden, dapat meninjau ulang kebijakan tersebut, dan mendorong kepala daerah melakukan lobi agar tahun depan dan seterusnya dana Otsus untuk Papua Tengah tidak ada lagi pemotongan. (Elia Douw)