Papua60detik - Menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terbukti bukan perkara mudah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) mencatat angka kasusnya malah terus meninggi.

Pada 2020 terjadi 33 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Timika. Tahun ini, sampai Maret saja sudah ada 20 kasus. Itu belum termasuk kekerasan yang dilakukan pembina asrama terhadap puluhan anak di Asrama Taruna Papua.

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob menyebut, minuman keras merupakan sumber dari berbagai kasus mulai dari kriminal, kecelakaan lalu lintas hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Mama-mama, saya pesan jangan kasih uang buat kalau bapak-bapak cuma untuk mabuk. Kalau ada mabuk jangan buka pintu, kasih biar mereka di luar rumah saja," kata John dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasa, DP3P2KB, Rabu (16/6/2021).

Menurutnya, Pemkab Mimika bertugas mencari penyebab utama sulitnya menurunkan angka kasus kekerasan ini.

Selain miras, katanya, kondisi kejiwaan yang tanpa kontrol diri, moral dan etika juga jadi salah satu sebabnya.

"Seumpama miras jadi penyebab utama, pemerintah harus ketat seperti ada pengawasan dan pembatasan," kata John.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Biasanya, pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang terdekat, atau paling tidak pelakunya mengenal korban.

"Kekerasan bisa dilakukan oleh kakak, adik, istri, suami, atau siapapun, sehingga kita perlu waspada dan selalu mengedepankan penyelesaian masalah dengan kepala dingin," tutupnya.

Yang mengkhawatirkan, korban kekerasan banyak mengalami trauma. Peristiwa kekerasan membekas dan mempengaruhi hidup korban.

"Trauma ini membuat korban merasa tidak nyaman. Waktu itu terjadi juga di salah satu sekolah di Mimika, korban ada sebagian yang sudah bersekolah kembali tetapi ada rasa takut dan trauma pada mereka saat melihat tempat tertentu di sekolah itu. Inilah wujud dari trauma tersebut," kata Wabup.

Pendampingan panjang dalam penyembuhan trauma pasca kejadian kata John menjadi hal yang krusial. Tanggung jawab bukan hanya ada di pemerintah, keluarga dan lingkungan mesti punya peran mendukung korban pulih dari traumanya.

"Layanan tidak hanya menunggu tetapi harus pro aktif, begitu pula masyarakat, harus lapor jika ada kejadian, agar kita bisa melihat sejauh mana peningkatan kasus agar mudah dilakukan intervensi," pesannya. (Fachruddin Aji)