Papua60detik – Proses evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Mimika tahun 2025 memasuki tahap akhir di Pemerintah Provinsi Papua Tengah. 

Sebelumnya sempat tertunda karena kelengkapan dokumen, kini berkas telah diterima lengkap dan sedang diproses di Biro Hukum Setda Papua Tengah.

Kepala Biro Hukum Setda Papua Tengah, Yulius Manurung, memastikan tahapan finalisasi segera rampung.

 “Sementara sudah disampaikan ke Biro Hukum, dari Keuangan hari ini menyampaikan ke kami, dan hari ini juga Tim Biro Hukum sedang mengerjakan untuk selanjutnya SK akan ditandatangani Pak Gubernur,” ujarnya, Senin (22/9/2025).

Ia mengatakan, tim Biro Hukum sedang melakukan telaah sebelum SK Gubernur diterbitkan. Proses tersebut melewati beberapa tahap administrasi, termasuk paraf dari Sekretaris Daerah. 

“Hari ini kami selesaikan melalui telaah oleh Tim Biro Hukum, kalau sudah kami naikkan ke Pak Sekda untuk paraf beliau sebelum Pak Gub tanda tangan. Satu atau dua hari sudah selesai dari Biro Hukum,” jelas Yulius.

Dengan demikian, dalam waktu dekat, SK Gubernur Papua Tengah mengenai hasil evaluasi APBD Perubahan Mimika akan resmi diterbitkan. Setelah SK turun, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat segera menetapkan Perda APBD Perubahan 2025 dan melanjutkan realisasi anggaran pembangunan.

APBD Perubahan menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan belanja dan pendapatan sesuai kondisi riil di lapangan. Dengan disahkannya dokumen tersebut, diharapkan program-program prioritas yang sempat tertunda dapat segera dijalankan demi kepentingan masyarakat Mimika. (Faris)