Papua60detik - Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, menanggapi usulan hampir seluruh kabupaten se-Papua dalam dialog strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama gubernur serta bupati/wali kota se-Tanah Papua, Kamis (30/07/2026).

Katanya, usulan program dari daerah harus sesuai dengan kesiapan daerah terhadap proyek tersebut. 

Pada dialog itu, para kepala daerah mengkritik dan mengusulkan sejumlah hal. Kabupaten Mimika misalnya mengeluhkan kurangnya konektivitas antar wilayah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lainnya lambat, termasuk upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. 

Hingga saat ini, Mimika masih bergantung pada transport udara, banyak wilayah harus dilakukan menggunakan pesawat. Hal itu membutuhkan biaya transportasi tinggi dan menyerap sebagian besar anggaran pembangunan daerah.

Medrilzam mengaku persoalan konektivitas masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah Indonesia, namun Papua memiliki kebutuhan mendesak karena kondisi geografis dan keterisolasian antarwilayah.

Meskipun demikian, Medrilzam menjelaskan bahwa dukungan pendanaan untuk infrastruktur sebenarnya sudah tersedia bukan hanya dari satu sumber anggaran. Beberapa di antaranya berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Bagi Hasil (DBH), tambahan infrastruktur dalam skema Otsus, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, hingga program pembangunan jalan daerah. 

Selain itu, dukungan juga dapat berasal dari berbagai sumber dalam dokumen pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga, termasuk melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan konektivitas jalan.

"Ada juga dana-dana sekarang ini yang sudah tersedia tolong itu dimanfaatkan sambil kita membangun designnya juga," ujar Medrilzam. 

Menurutnya, pembangunan konektivitas di Papua harus dilakukan secara terencana dan menyeluruh. Diperlukan grand design besar yang menjadi acuan kenektivitas mana yang duluan dibangun. 

"Mungkin connecting dulu antara ibu kota-provinsi atau ibu kota kabupaten dengan ibu kota provinsi. Jadi Grand design besar dari konektivitas Papua ini yang kita ingin bangun bersama sehingga ada komitment dalam prioritas pengalokasian pendanaan itu," terangnya. 

Selain  itu, ia meminta pemerintah daerah memperhatikan kesiapan usulan pembangunan agar dapat masuk dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional. Katanya, ketika memberi usulan sistem akan meminta beberapa kelengkapan yang menjadi persyaratan, misalnya kesiapan lahan, detail design, dan kriteria lainnya. 

"Sering kali kami menemukan banyak usulan tetapi kesiapannya tidak ada. Hanya sekadar usul. Biasanya itu tertolak oleh sistem bukan orang yang menolak. Itu yang teman-teman harus siapkan," pungkasnya. (Martha)