Papua60detik - Bupati Nabire, Mesak Magai menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapinya dalam dialog strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama gubernur serta bupati/wali kota se-Tanah Papua, Kamis (30/07/2026). 

Ia menyoroti beban belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dinilai semakin membebani keuangan daerah.

Ia meminta pemerintah pusat bertanggung jawab karena pengangkatan PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah daerah terpaksa menggunakan sumber pendapatan daerah untuk membayar gaji PPPK, padahal kemampuan fiskal daerah terbatas.

"Ini pemerintah pusat jebak kami semua daerah. Dengan kebijakan angkatlah semua PPPK. Tahun pertama kami alokasikan gaji PPPk, supaya kami angkat. setelah itu tidak ada. Itu kami bayar dengan PAD yang kami dapat," katanya.

la menjelaskan, kebijakan tersebut membuat pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan.

Selain persoalan belanja pegawai, Mesak Magai juga menyoroti program nasional yang menurutnya belum menjadi kebutuhan paling mendesak bagi Papua, seperti Koperasi Merah Putih Desa (KMPD) dan program kampung nelayan. Menurutnya, SDM di Papua belum siap.

"Saya melihat masyarakat saya di Kabupaten Nabire, manajemennya tidak berjalan baik, sehingga Kalau KMP berjalan dan terjadi satu kasus maka saya yang akan berkelahi dengan masyarakat. SDM-nya belum siap, tetapi dipaksakan pemerintah pusat," tegasnya. 

Sebaliknya, Mesak meminta pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan. Keterbatasan infrastruktur menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan di Papua.

la mencontohkan, banyak wilayah produksi pertanian berada di kampung-kampung sulit dijangkau akibat kurangnya akses transportasi. Produksi petani menurun karena kawasan pertanian berada di desa dan sulit dijangkau.

"Sekarang, dengan infrastruktur jalan, jembatan tidak ada, inflasi besar-besaran terjadi. Karena kawasan produksi petani bukan di kota tetapi di desa," pungkasnya. (Martha)