Papua60detik – Sebelumnya, mantan Penjabat (Pj) Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito sempat menyoroti kondisi kepegawaian Mimika sebagai yang ‘paling tidak sehat di Indonesia. Katanya, sekitar setengah APBD Mimika habis hanya untuk bayar pegawai.

Merespon hal itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob mengaku segera melakukan evaluasi terhadap anggaran belanja pegawai yang membebani keuangan daerah.

“Ini yang kami mau perbaiki, restrukturisasi anggaran. Seperti yang tadi disampaikan Pak Sekda, jangan sampai uang hanya habis untuk bayar pegawai negeri, belanja pegawai. Masyarakat ada banyak, jadi nanti kita akan periksa,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (14/4/2025).

Ia menjelaskan, saat dirinya dan wakil bupati mulai menjabat, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah lebih dulu tersedia. Meski begitu, mereka akan mengevaluasi apakah seluruh rencana anggaran tersebut dilanjutkan atau perlu diperbaiki.

“DPA ini kita akan evaluasi sama-sama. Apakah kita lanjut terus atau ada beberapa hal yang harus diperbaiki di (anggaran) perubahan nanti,” tambahnya.

John Rettob menekankan perubahan anggaran mendatang akan difokuskan pada rasionalisasi kegiatan, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ia menyebut banyak proyek pembangunan yang menghabiskan dana besar namun belum masuk kategori prioritas.

Katanya, pendekatan pembangunan selama masa kepemimpinannya, yaitu membangun dari kampung ke kota.

“Prinsipnya kami berdua ini, pembangunan dari kampung ke kota. Itu saja. Kalau bangun kota terus, ya masyarakat kampung kapan dapat perhatian,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, mengamini bahwa beban belanja pegawai di Mimika menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani.

“Kita punya beban belanja kepegawaian ini cukup besar, Rp2 triliun lebih hampir Rp3 triliun, sehingga itu menjadi pekerjaan rumah dari kami pemerintah,” kata Yumte. (Faris)