Bupati Mimika Minta Bappenas Perjuangkan Infrastruktur Dasar di Papua
Bupati Mimika saat menyampaikan usulan dalamDialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama gubernur serta bupati/wali kota se-Tanah Papua, foto: Martha/Papua60detik
Bupati Mimika saat menyampaikan usulan dalamDialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama gubernur serta bupati/wali kota se-Tanah Papua, foto: Martha/Papua60detik

Papua60detik - Bupati Mimika, Johannes Rettob meminta pemerintah pusat untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di Papua. 

Hal itu ia sampaikan dalam Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama gubernur serta bupati/wali kota se-Tanah Papua, di Timika, Kamis (30/07/2026). 

Ia mengatakan infrastruktur jalan merupakan dasar di semua pembangunan. Mulai dari pembangunan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. 

Menurutnya, pembangunan di Pulau Jawa berbeda dengan kondisi Papua. Di Jawa pembangunan difokuskan pada pengurangan kemacetan melalui jalan tol dan jalan layang. Sementara Papua saat ini masih membutuhkan infrastruktur dasar menghubungkan antarwilayah. 

"Kita di Papua ini butuh jalan, butuh jembatan, dan segala macam tetapi tdak bisa terbangun. Saya kira Bappenas harus melihat ini secara baik," kata Johannes Rettob. 

Ia mencontohkan kondisi Kabupaten Mimika yang wilayahnya banyak hanya bisa dijangkau dengan pesawat karena belum tersedianya jaringan jalan darat. Sementara Mimika hanya mengandalkan   13 lapangan terbang, Kondisi ini menurutnya berbiaya tinggi.

Kurangnya konektivitas antarwilayah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lainnya lambat, termasuk upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. 

"Orang Papua bilang begini, kenapa kalau kita ke Jakarta, itu tidak ada sungai, tapi banyak jembatan. Sedangkan kita di sini butuh jembatan, satu pun tidak ada. Transportasi mahal. Orang Papua naik pesawat, tapi masih ada yang belum pernah naik mobil. Ini kondisi kita," terangnya. 

Ia juga mengeluhkan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dikurangi, membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas. Kondisi tersebut bahkan mengakibatkan sejumlah daerah kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Di mana sebelumnya gadi PPPK dibayar oleh pusat. 

Untuk itu, Johannes Rettob meminta Bappenas memperjuangkan pemerataan anggaran pembangunan agar lebih berpihak kepada Papua.

"Saya berharap, Bappenas sampaikan ke Jakarta itu supaya uang-uang itu, kita diprioritaskan. Kita tidak pergi mengemis-mengemis terus. Uang banyak kok, uang itu datang dari kami di Papua ini, lalu kenapa kita dikembalikan sedikit?  Saya minta Bappenas berjuang untuk itu," tegasnya. (Martha)