Papua60detik - Bupati Kabupaten Sarmi, Dominggus Catue, menegaskan tata kelola pembangunan yang berhasil diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. 

Hal itu disampaikan dalam Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama gubernur serta bupati/wali kota se-Tanah Papua, Kamis (30/07/2026). 

Dominggus menyebut salah satu yang sering dianggap gagal oleh masyarakat adalah Otsus. Menurutnya, anggapan itu muncul karena tata kelola pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban belum disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. 

Ia menjelaskan bahwa setiap daerah di Papua memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, ia mengusulkan penyusunan program pembangunan lebih mengerucut pada kebutuhan masyarakat meskipun harus mengacu pada program besar seperti Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif dalam RPJMD.

"Kalau perencanaan itu memang betul-betul tidak sesuai dengan kebutuhan, maka pada akhirnya juga masyarakat tidak akan merasa puas. Yang masyarakat nilai adalah apa yang dia rasakan dan apa yang dia lihat," ujarnya. 

Ia mencontohkan kondisi Kabupaten Sarmi yang hingga kini masih belum memiliki rumah sakit. Masyarakat harus dirujuk ke Jayapura dengan waktu tempuh sekitar enam hingga delapan jam. Hal itu menunjukan bahwa pemerintah belum mampu menjawab persoalan dasar warga. 

Untuk itu, ia berharap seluruh kepala daerah di Papua menyepakati prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan wilayah masing-masing. Menurutnya, pembangunan infrastruktur masih menjadi kebutuhan utama khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal.

Ia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum menyentuh masyarakat di daerah 3T. Menurutnya, Program Strategis Nasional tersebut sangat dinantikan masyarakat meskipun pada kenyataannya saat ini hanya.menjangkau wilayah kota.

"Kita kunjungan ke daerah-daerah terpencil. Mereka tanya, 'kapan kami bisa makan seperti orang di kota. Kapan kami bisa merasakan seperti orang di kota?' Ini jadi tantangan kita," kata Dominggus. 

Pada kesempatan yang sama, Dominggus mengungkapkan keterbatasan kemampuan fiskal Kabupaten Sarmi. Dari total APBD sekitar Rp700 miliar, sekitar Rp300 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas.

Karena itu, ia berharap Bappenas dapat memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan mekanisme pengajuan program ke pemerintah pusat agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. (Martha)