Papua60detik – Komisi IV DPRK Mimika melaksanakan pengawasan tahap II di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Rabu (3/9/2025). 

Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi IV, Elinus Balinol Mom, didampingi Wakil Ketua Anjelina Beanal serta anggota Abrian Katagame, Darwin Rombe, Elias Rante Ratu, dan Amos Jamang.

Ketua Komisi IV, Elinus Balinol Mom menegaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi misi bupati.

“Kita bukan mencari masalah, tapi bagaimana mencari solusi melalui diskusi bersama. Dari APBD, Otsus, hingga Pokir, kami ingin tahu realisasinya sudah sejauh mana,” ujar Elinus.

Wakil Ketua Komisi IV, Anjelina Beanal, menyoroti pembangunan rumah Otsus di wilayah pegunungan. Menurutnya, beberapa bangunan sudah lapuk dan perlu renovasi, terutama di Distrik Tembagapura yang kini masuk dalam kontrak karya Freeport dan dikelola Inalum.

Abrian Katagame menambahkan bahwa program perumahan harus benar-benar diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Realita di Mimika Tengah menunjukkan masih banyak warga yang belum mendapat rumah layak huni. Jangan sampai ada praktik lain, program ini harus tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Elias Rante Ratu berharap pembangunan rumah layak huni di Mimika memiliki ciri khas daerah dengan memperhatikan kearifan lokal.

“Jangan tiap tahun ganti kontraktor lalu desain rumahnya berbeda. Rumah layak huni harus punya identitas khas Kabupaten Mimika,” tegasnya.

Anggota lainnya, Darwin Rombe, mengingatkan soal keterbatasan anggaran yang kerap menjadi kendala.

“Kami rata-rata juga duduk di Banggar, sehingga apa yang ingin diprogramkan bisa kita perjuangkan bersama,” katanya.

Sedangkan Amos Jamang menekankan agar sisa waktu empat bulan di tahun anggaran 2025 bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Dari pihak eksekutif, Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Mimika, Suharso, menyebut pihaknya mengelola anggaran sebesar Rp173 miliar di tahun 2025. 

“Aspirasi dari bapak ibu dewan akan kami terima dan bahas bersama pimpinan daerah,” ujarnya.

Kabid Perumahan, Yohanes Rapa, menjelaskan bahwa pembangunan rumah layak huni tahun ini difokuskan di wilayah pegunungan.

“Tahun lalu di pesisir, tahun ini pegunungan, dan tahun depan kembali ke pesisir. Untuk Otsus kami dapat Rp30 miliar, total pembangunan rumah tahun 2025 sebesar Rp111 miliar, dengan rincian 32 unit dari APBD, 126 unit dari Pokir, dan 64 unit sudah selesai PHO. Secara keseluruhan progres pekerjaan sudah di atas 70 persen,” jelas Yohanes.

Pengawasan ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan rumah layak huni di Mimika, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (Faris)