Papua60detik – Saat sejumlah wilayah di Tanah Papua menggelar demonstrasi terkait isu nasional dan lokal, Selasa (2/9/2025), situasi di Kabupaten Mimika terpantau tetap kondusif. 

Ratusan aparat gabungan disiagakan sejak beberapa hari terakhir, tidak ada aksi turun ke jalan.

Sebaliknya, sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) di Mimika yang menamakan diri Pemuda Mimika Bersatu memilih cara berbeda dengan menyampaikan aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRK Mimika.

RDP tersebut dipimpin langsung Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperiau, di ruang rapat DPRK. Hadir dalam forum itu antara lain GMNI, GMKI, PMKRI, KNPI, Pemuda Katolik, Komcab Mimika, Gamki, OKIA, Aliansi Pemuda Kei, YLBH Papua Tengah, serta Peradi Timika.

Peserta RDP, Yosep Temorubun, menegaskan forum itu menjadi bentuk perlawanan yang santun tanpa aksi anarkis.

“Saya menegaskan bahwa kami ingin memperlihatkan kepada publik bahwa ini cara yang elegan untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus turun ke jalan dan bertindak anarkis,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pemuda Mimika Bersatu membacakan sejumlah tuntutan, di antaranya: Menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR/MPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menolak segala bentuk kenaikan pajak oleh pemerintah pusat. Mendorong reformasi menyeluruh di tubuh TNI-Polri. Mendesak pengusutan kasus kekerasan terhadap demonstran di Indonesia.

Menolak kekerasan aparat di Tanah Papua dan menuntut pendekatan persuasif dalam pengamanan aksi. Menolak pemindahan tahanan politik ke luar Papua.

Mendesak DPRK Mimika mengusut tuntas praktik BBM ilegal dan tambang emas ilegal di Distrik Mimika Barat Tengah.

Meminta PT Freeport Indonesia memprioritaskan penerimaan tenaga kerja Orang Asli Papua, khususnya yang lahir dan besar di Tanah Papua.

Selain tuntutan utama, mereka juga menyampaikan aspirasi lokal seperti pembangunan jalan, jembatan, serta rumah layak huni bagi masyarakat.

Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperiau, menyambut baik aspirasi tersebut dan berkomitmen menindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Aspirasi yang disampaikan kepada kami akan kami evaluasi kembali. Untuk aspirasi yang menjadi kewenangan DPR RI, kami akan teruskan ke Jakarta agar ditindaklanjuti sesuai mekanisme. Kami juga berterima kasih kepada para OKP yang hadir karena memilih menjaga Kabupaten Mimika tetap damai dan sejahtera,” ungkapnya.

Primus menambahkan, tuntutan yang disampaikan sebagian besar sama dengan yang berkembang di pusat, namun ada juga aspirasi khusus terkait kondisi di Mimika.

“Poin di daerah ini lebih pada jalan, jembatan, rumah layak huni yang memang perlu diperhatikan. Soal audit kekayaan DPR, kalau sesuai aturan, silakan saja dilakukan,” pungkasnya.

Dengan sikap elegan ini, Pemuda Mimika Bersatu sekaligus menunjukkan bahwa Mimika bisa menjadi contoh dalam menyampaikan aspirasi tanpa harus merusak keamanan dan ketertiban. (Faris)