Papua60detik – Komisi IV DPRK Mimika melaksanakan pengawasan tahap II dengan menyambangi Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Kabupaten Mimika pada Senin (1/9/2025). 

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Elinus Balinol Mom, didampingi Wakil Ketua Komisi Anjelina Beanal, serta anggota Abrian Katagame dan Simson Gujangge. Hadir pula Wakil Ketua III DPRK Mimika, Ester Tsenawatme.

Kehadiran rombongan diterima oleh Kepala UPBJ Mimika, Bambang Wijaksono. 

Dalam pertemuan tersebut, DPRK menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan, tidak terkendala administrasi.

“Kedatangan kami ke sini untuk menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus mengetahui apa yang sudah dikerjakan UPBJ. Kami ingin melihat masalah atau hambatan yang dihadapi, sehingga bisa didiskusikan bersama dengan dinas terkait maupun pihak UPBJ,” jelas Elinus Balinol Mom.

Elinus juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran pada semester I dan II tahun 2025. Menurutnya, jika tidak segera dipercepat, kondisi ini berpotensi mengakibatkan rendahnya serapan anggaran sampai akhir tahun.

“Kalau dilihat waktunya sudah sangat singkat, apalagi sekarang sudah masuk bulan September, tinggal tiga bulan lagi menuju akhir tahun,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota komisi turut memberikan masukan. Wakil Ketua III DPRK Mimika, Ester Tsenawatme, menyoroti soal Pekerjaan Langsung (PL) khusus OAP (Orang Asli Papua).

“Persyaratan untuk OAP kalau bisa dipermudah. Kami juga ingin tahu nilainya berapa,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV, Abrian Katagame, mempertanyakan besarnya anggaran untuk peningkatan jalan di kawasan Sentra Pendidikan yang mencapai Rp22 miliar. Ia juga menyoroti pembangunan jembatan gantung di Jila dengan nilai Rp1 miliar.

“Kalau dilihat, anggarannya sangat kecil. Kami ingin tahu apakah itu bangunan baru atau hanya renovasi. Selain itu, waktu administrasi juga mohon dipercepat agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun. Untuk kontraktor saat lelang, alat pendukung juga harus diperhatikan supaya tidak ada pekerjaan mangkrak,” tegas Abrian.

Wakil Ketua Komisi IV, Anjelina Beanal, menambahkan pertanyaan mengenai kemudahan akses bagi kontraktor OAP dalam mendaftar melalui sistem LPSE.

Menanggapi hal itu, Kepala UPBJ Mimika, Bambang Wijaksono, memaparkan bahwa hingga 1 September 2025, total Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai 7.731 paket dengan nilai Rp3,1 triliun. Dari jumlah itu, 511 paket melalui e-purchasing, 322 paket tender, 180 paket seleksi, 5.960 paket pengadaan langsung, 33 paket penunjukan langsung, dan 120 paket swakelola.

“Paket yang sedang berproses ada 182, dengan rincian 117 tender dan 65 seleksi jasa konsultan. Sedangkan yang sudah selesai berproses baru 88 paket, terdiri dari 27 tender dan 61 seleksi jasa konsultan. Sebagian besar OPD baru menyampaikan dokumen ke UPBJ pada bulan Agustus,” jelas Bambang.

Ia menambahkan, rata-rata tiap Pokja UPBJ menangani 25–27 paket, dengan jumlah terbanyak berasal dari Dinas PUPR Mimika.

Melalui pengawasan ini, DPRK Mimika menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. (Faris)