Papua60detik - Bupati Mimika, Johannes Rettob menanggapi kritikan masyarakat terkait belum lambatnya pembangunan insfrastruktur di Mimika hingga pertengahan bulan Mei ini. 

Lambannya pembangunan membuat penyerapan APBD Kabupaten Mimika masih rendah. Per tanggal 15 Mei kemarin, realisasi anggaran masih berada di angka 11,38 persen. 

Bupati mengatakan persoalan utama saat ini adalah kenaikan harga barang dan biaya pengiriman tinggi. Saat ini, harga material di hampir seluruh Indonesia mengalami kenaikan sekitar 22 persen. 

Misalnya material yang didatangkan dari Surabaya hingga di tingkat pabrik mengalami kenaikan termasuk biaya pengiriman ke Mimika yang ikut melonjak akibat mahalnya bahan bakar.

"Orang banyak mengkritisi kenapa sampai pembangunan-pembangunan infrastruktur tidak jalan. Harga-harga barang sekarang hampir di seluruh Indonesia meningkat. Di tempatnya, kita ambil material di Surabaya misalnya, dia naik 22 persen. Belum lagi kalau kita bawa ke sini, transportasinya naik," ujarnya saat diwawancarai, Rabu (20/05/26). 

Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini masih melakukan evaluasi dan penyesuaian harga satuan pekerjaan. Dampaknya, sebagian besar proyek infrastruktur belum dapat dijalankan.

Bupati mengatakan apabila tender tetap dipaksakan menggunakan harga lama, kemungkinan besar kontraktor tidak akan ikut karena merugikan. 

Ia menyebut, proses tender hingga penandatanganan kontrak memerlukan waktu 51 hari. Jika tender gagal maka harus diulang. Akibatnya waktu efektif pekerjaan akan semakin berkurang.

"Makanya kami review, supaya uang tidak mungkin kita tambah, yang kita lakukan adalah mengurangi volume. Ini persoalan kita. Jadi, orang jangan bicara saja. Ini kita yang stress lagi memikirkan hal-hal ini. Dan ini bukan kami yang di Mimika saja," terangnya. 

Ia pun menjelaskan bahwa sebagian besar kegiatan yang sudah berjalan saat ini masih didominasi belanja jasa, sementara proyek fisik atau infrastruktur masih tertahan karena proses penyesuaian anggaran dan harga. Situasi global di Timur Tengah juga disebut ikut memengaruhi kondisi ekonomi nasional.

"Kamu lihat dolar sekarang, sudah Rp18 ribu dari Rp16 ribu, itu dolar. Harga barang naik, belum transportasinya, belum kalau kita pikir kita mau bangun di gunung sana. Kita khawatir jangan sampai kita melakukan tender, tidak ada yang ikut tendernya. Karena berat sekali ini biayanya. Makanya kita evaluasi," tambahnya. 

Pemerintah juga mempertimbangkan mekanisme CCO (Contract Change Order), yakni penyesuaian volume atau item pekerjaan dalam proyek yang sudah berjalan. Namun, ia menegaskan tidak semua proyek dapat menggunakan mekanisme tersebut.

"Sekarang ada yang sudah kita lakukan tender, tapi nanti dia pekerjaan CCO. Tapi tidak semua pekerjaan bisa dilakukan CCO. Ini harus dimengerti oleh masyarakat. Ini masalah untung rugi," pungkasnya. (Martha)