Dinkes Papua Tengah Kuatkan Kapasitas HAM bagi Aparatur, Apa Perlunya?
Plt Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah dr Agus pada Penguatan Kapasitas HAM bagi pegawai Rabu, (12/8/2026). Foto: Elia Douw/Papua60detik
Plt Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah dr Agus pada Penguatan Kapasitas HAM bagi pegawai Rabu, (12/8/2026). Foto: Elia Douw/Papua60detik

Papua60detik - Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah mengadakan Penguatan Kapasitas HAM bagi aparaturnya, Rabu (12/8/2026). Narasumbernya dari Kementrian HAM. 

Adapun materi yang disajikan, yakni pelayanan kesehatan berdasarkan HAM di daerah, bahwa kesehatan adalah hak dasar  dan untuk semua tanpa kecuali 

Plt Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah dr Agus, mengatakan bahwa memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan dan penghormatan terhadap HAM.

Ia menekankan bahwa setiap tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang bermutu, tanpa membedakan latar belakang maupun wilayah tempat tinggal.

“Kalau kita bisa memberikan pelayanan terbaik, itu berarti kita sudah melaksanakan HAM dengan baik,” ujar dr Agus.

Menurutnya, pelaksanaan HAM dalam sektor kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat. Setiap pihak memiliki tugas dan kewenangan yang harus dijalankan secara maksimal demi kepentingan masyarakat.

Ia menyebutkan, pelayanan kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pelayanan HIV, malaria, hingga penanganan kusta harus terus diperkuat, baik di tingkat Puskesmas maupun rumah sakit.

“Apapun tupoksi kita, apapun bagian kita dan apapun kewenangan kita, baik provinsi, kabupaten maupun pusat, kalau kita bisa bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan sepenuh hati, kita sudah melaksanakan HAM dengan baik,” katanya.

dr Agus menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan delapan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Menurutnya, pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi harus dibangun bersama kepala dinas kesehatan kabupaten, direktur rumah sakit, kepala puskesmas serta seluruh tenaga kesehatan yang berada di lapangan.

“Kami provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Bersama delapan kabupaten, bersama direktur rumah sakit, kepala puskesmas dan kepala dinas kabupaten, kita bersama-sama dengan provinsi mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, berkeadilan dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat mempercepat terwujudnya pelayanan kesehatan yang semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang masih menghadapi tantangan akses pelayanan.

Ia berharap seluruh tenaga kesehatan terus menjaga semangat pengabdian sehingga pelayanan kesehatan di Papua Tengah semakin bermutu, merata, berkeadilan dan berkelanjutan. (Elia Douw)