DPRK dan Pemkab Mimika Paripurna Bahas APBD-P Rp6,8 Triliun

- Papua60Detik

Rapat Paripurna I Masa Sidang III dengan agenda pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Sidang berlangsung di ruang paripurna DPRK Mimika, Foto: Faris/Papua60detik
Rapat Paripurna I Masa Sidang III dengan agenda pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Sidang berlangsung di ruang paripurna DPRK Mimika, Foto: Faris/Papua60detik

Papua60detik – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang III dengan agenda pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, Rabu (20/8/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas dan Wakil Ketua III Ester Tsenawatme. Hadir pula Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Emanuel Kemong, Pj Sekda Abraham Kateyau, unsur Forkopimda, serta pimpinan OPD.

Dalam pemaparannya, Bupati Mimika menyebutkan usulan APBD Perubahan 2025 meningkat menjadi Rp6,8 triliun, naik dari APBD Induk yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun.

Rancangan tersebut terdiri dari: Pendapatan Daerah sebesar Rp6,15 triliun, dengan PAD Rp501,63 miliar, dana transfer Rp3,87 triliun, serta lain-lain pendapatan sah Rp1,77 triliun. Belanja Daerah direncanakan Rp6,80 triliun, meliputi belanja operasi Rp4,50 triliun, belanja modal Rp1,82 triliun, belanja tidak terduga Rp41,87 miliar, dan belanja transfer Rp429,02 miliar. Pembiayaan Daerah sebesar Rp652,79 miliar, yang bersumber dari SiLPA hasil audit BPK Rp661,27 miliar, serta pengeluaran pembiayaan Rp8,48 miliar untuk penyertaan modal dan pembayaran utang tahun 2024.

Bupati berharap pembahasan berjalan konstruktif.

“Hingga akhirnya sesuai dengan amanat undang-undang, rancangan ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2025,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif. Ia mengingatkan agar pembahasan tidak sekadar angka, tetapi benar-benar fokus pada skala prioritas pembangunan.

“Optimalisasi pendapatan daerah, terutama peningkatan PAD, menjadi perhatian bersama. Selain itu, program yang diusulkan harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur,” tegasnya.

Primus mengajak seluruh anggota dewan untuk mencermati setiap detail anggaran.

“Kami berharap pembahasan ini menghasilkan keputusan yang efektif, efisien, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat Mimika,” pungkasnya. (Faris)




Bagikan :