Dua Lembaga Adat Mimika Angkat Bicara Terkait Unjuk Rasa Karyawan Freeport
Direktur Lemasa, Stingal Jhonny Beanal dan Ketua Lemasko, Gergorius Okoare
Direktur Lemasa, Stingal Jhonny Beanal dan Ketua Lemasko, Gergorius Okoare

Papua60detik – Dua lembaga adat, Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) ikut angkat bicara terkait aksi unjuk rasa karyawan PT Freeport Indonesia di Mile Point 72, Ridge Camp Tembagapura.

Kedua lembaga adat itu mendukung operasi PT FI berjalan normal kembali.

Direktur Lemasa, Stingal Jhonny Beanal mengaku mendukung kebijakan pemerintah dan perusahaan dalam menekan angka penyebaran covid-19 di Kabupaten Mimika dengan protokol kesehatan.

“Jadi kewaspadaan ini penting, supaya tidak tertular ke kitorang. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh PT FI, bahwa karyawan sementara tidak harus turun libur dan naik turun ke Timika, saya kira itu jauh lebih baik,” katanya, Kamis (27/08/2020).

Dalam hal itu,  Lemasa merumuskan empat poin sikap, yaitu pertama, semua pihak tetap menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Mimika termasuk di area kerja PT FI.

Kedua, Lemasa mendukung PT FI tetap beroperasi dengan normal karena memberikan manfaat bagi masyarakat, negara serta karyawan itu sendiri.

Poin ketiga, permintaan karyawan untuk naik dan turun Tembagapura - Timika harus tetap menggunakan protokol covid-19 mengingat situasi belum normal.

Poin sikap terakhirnya, mendukung pemerintah daerah dan perusahaan memberikan solusi terbaik untuk semua pihak dengan pola pengaturan yang tidak merugikan karyawan dan tidak mengorbankan masyarakat dalam pengendalian covid-19.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Lemasa, Ketua Lemasko, Gergorius Okoare meminta seluruh karyawan dapat mematuhi peraturan pemerintah dan bersabar akan situasi saat ini.

Gerry mengaku, mengerti kejenuhan yang dialami karyawan. Ia berharap ada solusi dari Manajemen PT FI agar karyawan dapat bertemu keluarganya di Timika.

“Sudah hampir lima sampai enam bulan di atas, menurut saya itu jenuh. Tingkat kejenuhannya cukup tinggi,” katanya.

Kepada Manajemen PTFI ia berpesan, tetap mengikuti protokoler kesehatan pemerintah dalam mengatur karyawan turun ke Timika.

Gerry berharap karyawan berhenti memblokade akses operasi tambang. Alasannya, tambang PT FI memberi manfaat kepada masyarakat.

"Baik ke karyawan sendiri maupun masyarakat seperti kesehatan, ekonomi, dan pendidikan,” tutupnya.

Aksi karyawan di Tembagapura menuntut setidaknya dua hal. Pertama mendesak bus Shift Day Off (SDO) aktif kembali seperti situasi normal dulu. Kedua, insentif bagi karyawan yang tetap bekerja normal di masa pandemi covid-19. Terpenuhinya tuntutan itu harus dituangkan ke dalam inter office memorandum perusahaan. (Yunita S)