Papua60detik– Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2024 dalam sidang paripurna DPRK Mimika, Kamis (4/7/2025).

Mengawali pandangannya, Elinus menyebut LKPJ bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi sebagai bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan RPJMD dan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang telah diserahkan pada 5 Juni 2025. 

"Ini merupakan WTP kedelapan secara berturut-turut. Kami berharap capaian ini bukan hanya formalitas, tapi benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan dan menjadi semangat membangun Mimika yang bersih, transparan, dan akuntabel," tegas Elinus.

Dalam evaluasi anggaran, Fraksi Gerindra mencatat bahwa APBD Mimika Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp7,32 triliun dan terealisasi Rp6,42 triliun atau 87,73 persen. Angka ini dinilai cukup tinggi dan patut diapresiasi. Serapan belanja juga cukup signifikan pada urusan-urusan wajib pelayanan dasar.

Beberapa capaian serapan antara lain: Urusan pendidikan Rp1,28 triliun, realisasi Rp1,08 triliun (84,21 persen), urusan kesehatan: Rp971,89 miliar, realisasi Rp858,65 miliar (88,35 persen), urusan pekerjaan umum: Rp1,25 triliun, realisasi Rp1,09 triliun (87,19 persen), perumahan dan permukiman tertinggi yakni 98,57 persen dari total Rp149,54 miliar.

Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan dan evaluasi atas kinerja Pemkab Mimika tahun 2024, di antaranya: Pengelolaan APBD harus tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Anggaran program OPD harus disusun berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kedekatan. Perlu adanya bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin, lansia, dan disabilitas dengan data valid.

Pembebasan biaya rawat inap dan pengobatan untuk masyarakat tidak mampu melalui BPJS yang ditanggung pemerintah. Perlu revitalisasi sistem drainase kota dan penanganan sampah untuk mengatasi banjir. Penataan birokrasi harus berbasis kompetensi, kepangkatan, dan keahlian.

Berikutnya, segera dibuatkan naskah hibah untuk memperjelas status hukum aset-aset daerah. Pembangunan harus dilakukan secara merata dari wilayah pesisir, pegunungan, hingga pusat kota.

Normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu dilakukan untuk pengendalian banjir dalam kota. Penataan kota yang asri dan ramah lingkungan perlu diwujudkan, termasuk pembangunan taman kota terbuka hijau di bekas Pasar Lama Timika, Kelurahan Koperapoka.

Menutup pandangan fraksinya, Elinus mendorong agar Bupati Mimika segera mengirimkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2024–2029 ke DPRK Mimika, agar arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan dapat segera ditetapkan dan dijalankan.

Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari kontrol dan mitra strategis yang konstruktif dalam mewujudkan Mimika yang adil, merata, dan berkelanjutan. (Faris)