Papua60detik - Ribuan massa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa-Mahasiswi Dogiyai (IPMADO) se-Indonesia menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Dogiyai, Provinsi Papua Tengah Jumat (4/7/2025).

Mereka menyatakan sikap menolak agenda pemekaran Mapia Raya.

Dalam orasinya di hadapan Forkopimda dan legislatif kabupaten Dogiyai, Ando Douw yang berstatus pelajar Dogiyai menegaskan penolakannya.

"Kami menolak rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya karena pemekaran ini dasarnya tidak jelas. Artinya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat asli Dogiyai," tegasnya.

Menurutnya, pemekaran akan membawa konsekuensi berupa penambahan jumlah aparat keamanan dan transmigran. Pada akhirnya, masyarakat pemilik hak ulayat akan  tersingkirkan.

Peserta aksi yang lain mengingatkan, pemekaran Kabupaten Dogiyai pada 2008 mengakibatkan konflik. Jatuh korban dari masyarakat akar rumput, bukan dari kalangan elit yang selalu mendesakkan pemekaran.

"Semenjak Kabupaten Dogiyai dimekarkan hingga saat ini kasus-kasus pelanggaran HAM belum di selesaikan. Untuk itu Pemekaran Kabupaten Mapia Raya kami tolak seratus persen," katanya.

Sebelumya, Korlap Aksi, Fredi Pigai menegaskan, pemekaran Mapia Raya adalah langkah berbahaya. Upaya pemekaran itu menurutnya bukan solusi bagi kesejahteraan rakyat, melainkan hanya memperpanjang kekuasaan dan menguntungkan segelintir elit politik lokal.

Pemekaran Mapia Raya katanya tidak hanya akan membuka peluang bagi perampasan tanah adat. namun juga akan semakin menambah ketegangan antar masyarakat lokal dan penambahan jumah birokrasi yang tidak dibutuhkan. Sementara kesejahteraan masyarakat tetap terabaikan.

Pada sisi lain, pemekaran katanya, bukan solusi bagi persoalan mendasar yang dihadapi rakyat Papua, seperti pendidikan, kesehatan. dan kemiskinan. Sebaliknya, pemekaran Mapia Raya justru akan mempermudah akses bagi perusahaan-perusahan besar untuk mengeksploitasi sumber daya alam. khusunya dalam bidang pertambangan dan perkebunan. 

Selain menolak pemekaran Mapia Raya, IPMADO juga menolak tambang ilegal dan penambahan aparat keamanan (Elias Douw)