Honorer Dirumahkan, Layanan Adminduk Tersendat

Pelayanan Adminduk di Kantor Pusat Dukcapil Mimika di Kantor Pusat Pemerintahan SP3. Foto: Fachruddin Aji/Papua60detik
Pelayanan Adminduk di Kantor Pusat Dukcapil Mimika di Kantor Pusat Pemerintahan SP3. Foto: Fachruddin Aji/Papua60detik


Papua60detik - Keputusan Pemkab Mimika memberhentikan tenaga honorer mulai menuai akibatnya. Celakanya, yang kena dampak termasuk sektor layanan publik.

Layanan administrasi kependudukan (Adminduk) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika adalah salah satu yang kena dampak.

Karena kebijakan itu, Dinas Dukcapil terpaksa  menghentikan sementara layanan Adminduk di Distrik Mimika Timur, Wania dan Mimika Baru. Upaya mendekatkan layanan ke warga pun tersendat.

"Meski begitu kami tetap mencoba semaksimal mungkin memanfaatkan ASN yang ada agar pelayanan Adminduk dapat tetap berjalan, kita pusatkan dulu di Kantor Dukcapil Mimika. Kita juga atur sedemikian rupa sehingga semua bisa berjalan," ungkap Sekretaris Dinas Dukcapil Mimika Lukas Tahitu, Rabu (2/6/2021).

Pegawai yang terdaftar di Dinas Dukcapil Mimika sebanyak 40 honorer, PNS 42, CPNS 5. Jumlah honorernya hampir sama dengan PNS. Keterbatasan jumlah PNS dan layanan luas membuat kebutuhan honorer terlatih di Dinas Dukcapil tak terhindarkan.

"Kita sangat membutuhkan karena mereka (honorer) itu sudah terlatih, apalagi di tingkat distrik. Terlebih kita akan buka pelayanan lagi di Distrik Iwaka dan Kwamki Narama, kita sangat kekurangan personel, tapi untuk saat ini kita atur sebisa mungkin," katanya.

Lukas mengatakan itu tak berarti PNS tak bekerja karena telah didukung honorer. Setiap PNS, katanya, telah ditempatkan di pos-pos pelayanan.

Selain layanan di Kantor Dinas Dukcapil, warga tetap bisa memaanfaatkan inovasi layanan adminduk versi online atau daring seperti Orlando, Si Lincah.

"Saya berharap agar honorer yang dirumahkan sementara segera berfungsi, karena analisis jabatan itu kami sudah serahkan sejak Januari lalu, kami akan kasih yang baru lagi nanti," katanya.

Surat bernomor 800/323 perihal pemberhentian tenaga honorer itu ditujukan kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mimika.

Dari surat itu, Pemkab Mimika hanya membutuhkan tiga kriteria honorer. Pertama, tenaga honorer guru yang telah bekerja pada Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kedua, tenaga medis yang telah bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas. Ketiga, petugas pemungut pajak dan restribusi daerah.

Para pimpinan OPD juga diminta segera membuat laporan kebutuhan tenaga honorer sesuai analisis jabatan dan analisis beban jerja masing-masing OPD. (Fachruddin Aji)




Bagikan :