Papua60detik - Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob mengungkapkan problem utama dalam setiap pengambilan kebijakan adalah data kependudukan yang tidak valid dan akurat.

Padahal data akurat sangat diperlukan untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Kebijakan pemerintahan tepat sasaran hanya jika berbasiskan data-data akurat, salah satunya data kependudukan.

Di Mimika menurutnya, mendapatkan data saat ini merupakan perkara sulit. Dampaknya bisa paniang, misalnya dalam pemberian bantuan sosial.

"Contohnya ada bantuan sosial dari pusat tetapi karena sulitnya dan kurang akuratnya data bantuan tersebut jadi tertunda," ungkapnya dalam Seminar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Selasa (06/10/2020).

Salah satu contoh tak sinergisnya data yang dia temukan adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tahun 2018 dan 2019. DPT tahun 2018 tercatat sebanyak 233.125 ribu, sementara tahun 2019 sebanyak 236.513 ribu jiwa.

"Padahal menurut data, jumlah penduduk Mimika tahun 2019 sebanyak 219.689 ribu jiwa. Dari situ kita bisa lihat perbedaannya. Aneh kan? Seharusnya kan jumlah DPT lebih kecil dibanding jumlah penduduk. Karena DPT itu yang berusia 17 tahun ke atas saja," terangnya.

Atas alasan itu, ia mengimbau kepada seluruh OPD terkait serta stakeholder bekerja sama menyusun data kependudukan yang valid dan akurat.

Kegiatan Seminar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang digelar hari itu mengangkat tema, 'Membangun Sinergitas Mewujudkan Data Kependudukan yang Akurat dan Multiguna'.